Wakil Ketua BPH Dahnil Anzar Sebut Pak Prabowo Ingin Pengelolaan Haji Bebas Korupsi

Padang, InfoPublik - Badan Penyelenggara Haji (BPH) akan fokus bagaimana biaya haji ke depannya murah dan pelayanan yang berkualitas. Pengelolaan haji juga harus bebas dari praktek korupsi, transparan dan akuntabel.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Kepala BPH, Dahnil Azhar Simanjuntak, usai melepas keberangkatan jemaah haji kelompok terbang (Kloter) 13 Embarkasi Padang, Senin (26/5/2025).

Ia tak menampik fakta dalam pengelolaan haji terdapat kartel, baik di dalam negeri maupun luar negeri. "Karena memang ada fakta bahwasanya pengelolaan haji itu ada kartel. Ada kartel haji baik di luar negeri maupun di Indonesia. Nah, itu yang perlu dibersihkan dan dituntaskan," tegasnya.

Maka itu, kata Dahnil, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan BP Haji dapat mengelola haji bebas dari praktek korupsi, manipulasi dan sebagainya. "Oleh sebab itu Badan Penyelenggara Haji harus menjadi institusi setingkat kementerian yang wajahnya itu integritas. Ke depan pengelolaan haji itu kata Pak Prabowo harus bebas korupsi, transparan dan akuntabel," tegasnya lagi.

Dahnil menyebutkan tahun ini momentum menjadi langkah untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan haji. Karena tahun berikutnya, pengelolaan haji sepenuhnya menjadi tangung jawab BP Haji, buka Kementerian Agama lagi.

"Apa-apa yang baik yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama tentu kami lanjutkan. Supaya lebih baik. Apa-apa yang kurang baik, ya kami evaluasi dan kami pastikan supaya bisa berjalan baik. Itu pertama," kata dia.

"Setahun ini momentum kami melakukan evaluasi secara menyeluruh. Kemudian kedua, banyak hal, mulai dari pengelolaan secara keseluruhan sampai hal-hal teknis," imbuhnya. (MC Padang/Marajo/ Samsu Rizal / Rusdi PH / Agung H / Darma Surya)