:
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah terus menggalakkan Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Salah satu aksi afirmasi yg dilaksanakan oleh Pemerintah, adalah dengan digelarnya Temu Bisnis para pelaku usaha dalam negeri dengan Pemerintah.
Gelaran Temu Bisnis tahap ke-5 rencananya akan diselenggarakan pada Februari 2023 dengan agenda penyampaian progress belanja pemerintah untuk produk dalam negeri. Melalui giat itu, para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK)-Koperasi akan memiliki kesempatan untuk memasarkan produknya kepada Pemerintah.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Rabu (4/1/2023), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi, mengatakan bahwa upaya Pemerintah lainnya untuk meningkatkan penggunaan PDN dan produk UMK-Koperasi dalam PBJ adalah dengan disusunnya Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik. RUU tersebut merupakan amanat Presiden RI Joko Widodo.
“Dukungan LKPP bagi pelaku UMK-Koperasi juga terus dilakukan, salah satunya melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik. LKPP juga berupaya untuk terus mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas produk dalam negeri,” Hal itu disampaikan oleh Kepala LKPP Hendrar Prihadi dalam Rapat Koordinasi Persiapan Temu Bisnis Tahap Kelima Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan PDN dalam rangka Gernas BBI pada 3 Januari 2023.
Adapun urgensi penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Publik itu yaitu Pertama, Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung proses pengambilan kebijakan berbasis data; Kedua, menciptakan satu pasar Nasional (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, Badan Hukum Publik) yang efisien dan efektif; Ketiga, memastikan peningkatan transparansi dan efektivitas belanja pemerintah melalui tata kelola yang baik; Keempat, belanja Pemerintah untuk mendorong pengembangan industri dalam negeri; Kelima, belanja Pemerintah mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi; dan Keenam, pergeseran dari otomatisasi menjadi Digitalitasi, perlu dijamin keberlanjutan pengembangannya (continuous improvement).
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan keberpihakan pemerintah terhadap produk dalam negeri menjadi program prioritas kita saat ini. “Presiden Jokowi mentargetkan agar progress belanja pemerintah untuk penggunaan dalam negeri mencapai 95 persen, target 5 juta produk dalam negeri tayang di katalog elektronik, dan 30 juta Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi dapat segera onboarding pada 2023. Oleh karena itu, permintaan domestik terhadap PDN harus ditingkatkan,” kata Luhut.
Dalam rapat yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) di bilangan Jakarta Pusat itu turut dihadiri oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Muhammad Ali.
Foto: LKPP