Oleh Eko Budiono, Selasa, 10 Januari 2023 | 09:46 WIB - Redaktur: Untung S - 417
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, mengakui program pengendalian inflasi melalui operasi pasar murah (OPM) tidak tuntas, karena waktu persiapan untuk melakukannya sangat sempit.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, melalui keterangan tertulisnya, Senin (9/1/2023).
Menurut Teuku, dari Rp10,5 miliar yang disiapkan untuk operasi pasar murah, pihaknya hanya mampu merealisasikan Rp5 miliar melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Tohaga sebagai pelaksana.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bogor, Iwan Setiawan, menegaskan akan mengevaluasi salah satu program penanganan inflasi, yakni OPM karena pelaksanaannya dinilai tidak tepat sasaran.
"Daftar penerima dari Dinsos (Dinas Sosial) dan mungkin Dinsos kurang sosialisasi dan akan kita evaluasi lagi,” kata Iwan.
Iwan menyatakan, segera mengevaluasi perangkat daerah terkait pendistribusian paket sembako murah yang belum tepat sasaran, karena pihak kecamatan dan pemerintah desa terpaksa andil dalam pendistribusian paket sembako murah tersebut.
Padahal, tegasnya, sejatinya paket bantuan tersebut harus diterima langsung oleh masyarakat yang sudah terdaftar, bukan oleh pihak kecamatan dan pemerintah desa yang ikut ambil bagian dalam OPM.
Pemerintah Kabupaten Bogor menjalankan permintaan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengalokasian dua persen dana transfer umum (DTU) atau senilai Rp11,2 miliar untuk penanganan inflasi melalui dua program kegiatan.
Dua program tersebut yaitu berupa pemberian bantuan sosial kepada 1.000 pelaku UMKM dengan total anggaran Rp600 juta dan pelaksanaan operasi murah senilai Rp10,5 miliar.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian menyampaikan sembilan langkah pokok pengendalian inflasi di daerah.
"Sembilan langkah tersebut dapat menjadi panduan bagi daerah untuk mengendalikan inflasi," kata Mendagri Tito.
Mendagri menegaskan, langkah pertama adalah melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan yang tersedia. Berikutnya, menurut dia yakni dengan melaksanakan rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah (TPID).
“Karena tidak mungkin (pengendalian inflasi) diatasi sendiri oleh pemerintah daerah, (tetapi upaya ini) yang melibatkan dari BI, BPS, kemudian TNI, Polri, para distributor, dan lain-lain,” kata mendagri.
Mendagri melanjutkan langkah berikutnya yakni menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting.
Kemudian, melaksanakan pencanangan gerakan menanam, seperti bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan lain sebagainya di pekarangan, maupun yang dikoordinir oleh jajaran TNI dan Polri.
Upaya selanjutnya yaitu melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait. Langkah berikutnya yakni pemerintah daerah bersama tim penanganan inflasi daerah juga perlu melakukan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.
Kemudian, kata Mendagri Tito, daerah perlu berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan.
“Kemudian juga bisa melakukan instrumen anggaran yaitu BTT (belanja tidak terduga) serta bansos. Juga bantuan transportasi dari APBD, ini ada dua persen dana transfer umum yang dialokasikan Kemenkeu kepada daerah. Ini agar dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil untuk mengendalikan inflasi,” ujar mendagri
Menteri Dalam Negeri M.Tito Karnavian. Foto: kemendagri.go.id
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id
