Ditjen KPM Kemkomdigi Gelar Bimtek PPID Wilayah Timur di Makassar

Makassar, InfoPublik - Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Kemkomdigi) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Indonesia Timur.

Direktur Informasi Publik Ditjen KPM, Nursodik Gunarjo diagendakan bakal menghadiri sekaligus membuka bimtek tersebut.

Kegiatan yang bertema "Peran Strategis PPID dalam Mendukung Agenda Prioritas Nasional" tersebut bakal digelar pada Kamis, 24 Juli 2025 di Wisma Kalla, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Berdasarkan surat undangan yang diterima InfoPublik pada Rabu (23/7/2025) dijelaskan bahwa bimtek tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusai (SDM) pengelola dan pelayanan informasi publik di Badan Publik.

Bimtek tersebut akan diikuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari Kementerian, Lembaga, Dinas Kominfo kabupaten/kota, dan Dinas Kominfo Provinsi Sulsel.

Dalam undangan juga disebutkan bahwa Sekertaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Kominfo-SP) Provinsi Sulawesi Selatan akan memberikan sambutan pada bimtek tersebut.

Sedangkan para nara sumber yang bakal menjadi pemateri di acara bimtek antara lain, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, PPID Kementerian Keuangan, dan PPID Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta.

Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan akan mengangkat materi bertema Menuju Indonesia Emas Melalui Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik yang Transparan dan Akuntabel.

Pemateri lainnya, PPID Kementerian Keuangan akan menjelaskan mengenai Praktik Informasi Konsekuensi. Sedangkan PPID Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta akan menjabarkan tentang Praktik dan Inovasi Pelayanan Informasi Publik Pemprov DKI Jakarta.

Sebagai bagian dari peningkatan partisipasi peserta, panitia juga menyediakan kuis interaktif menggunakan platform Kahoot, yang terbuka untuk seluruh peserta dengan hadiah menarik.

Kegiatan itu diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antar-PPID dan memastikan pengelolaan informasi publik yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif, terutama terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik.