Arahan Presiden: Reformasi Fiskal dan Deregulasi Jadi Fondasi Ekonomi

Jakarta, InfoPublik – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih bidang perekonomian di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (22/7/2025).

Rapat ini membahas strategi kebijakan fiskal dan arah belanja negara dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tengah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Usai rapat, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa Presiden memberikan arahan strategis dan menyeluruh terkait reformasi fiskal, fokus belanja negara, serta pengendalian defisit anggaran yang tetap dalam batas aman.

“Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap. Reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai. Belanja difokuskan kepada program-program penting,” ujar Menkeu kepada media.

Presiden, lanjut Menkeu, memberikan perhatian besar pada stabilitas defisit APBN, namun tetap menginginkan agar APBN terus berperan sebagai instrumen penyangga pertumbuhan ekonomi nasional secara counter-cyclical.

“Beliau mengatakan apabila bisa dibuat sehingga market confidence bagus, ekonomi kita tetap jalan, support terhadap ekonomi melalui APBN, counter cyclical bisa jalan,” tambahnya.

Tak hanya aspek fiskal, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya langkah deregulasi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Menurut Sri Mulyani, hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola dan mempercepat pertumbuhan sektor swasta.

“Bapak Presiden menekankan berbagai langkah deregulasi agar perekonomian bisa tumbuh, tidak selalu bergantung pada APBN. Ini termasuk perbaikan regulasi untuk mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan, serta mendorong Dana Antara dan tata kelola yang baik,” jelasnya.

Meski belum merinci hasil final pembahasan APBN, Sri Mulyani menegaskan bahwa seluruh arah kebijakan akan disampaikan langsung oleh Presiden dalam pidato kenegaraan pada Sidang Paripurna DPR tanggal 15 Agustus 2025.

“Jadi nanti stay tune untuk Agustus 15 ya, berdasarkan arahan-arahan yang tadi telah Bapak Presiden sampaikan kepada kami,” pungkasnya. (BPMI Setpres)