Menteri PU Targetkan ICOR di Bawah 6 Lewat Kerja Sama dengan BPS

Jakarta, InfoPublik - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan keseriusannya untuk menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah angka 6. Komitmen tersebut disampaikan saat penandatanganan nota kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian PU dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai penguatan pemanfaatan ICOR sebagai alat ukur kinerja pembangunan di Aula Pendopo Kementerian PU, Jakarta pada Selasa (19/8/2025).

Kerja sama strategis ini menjadi pijakan penting dalam memperkuat tata kelola pembangunan yang lebih terukur, efektif, serta berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Menteri PU menjelaskan, ICOR merupakan konsep yang diperkenalkan ekonom Indonesia, Prof. Soemitro Djojohadikusumo, yang telah lama digunakan untuk menilai efisiensi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sejak akhir 2024, Kementerian PU mulai membahas penerapan ICOR secara sistematis dan kini menetapkannya sebagai sasaran utama lima tahun ke depan melalui visi PU608.

“PU608 yakni ICOR di bawah 6, kemiskinan mendekati 0 persen, dan pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Komitmen ini juga diperkuat dalam rapat kabinet dua minggu lalu, ketika Menteri Keuangan menegaskan penurunan ICOR sebagai indikator kinerja yang dipantau berkala,” ujar Menteri Dody dalam keterangan yang diterima InfoPublik.

Lebih lanjut, Dody menekankan bahwa kerja sama dengan BPS merupakan langkah konkret untuk mengukur efektivitas setiap program pembangunan infrastruktur. Dengan dukungan data dan analisis dari BPS, Kementerian PU berharap dapat memastikan belanja infrastruktur benar-benar memberi dampak pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

“Harapan kami, pada 2025 ekonomi bisa tumbuh di atas 5,5 persen. Kami akan mengarahkan setiap kebijakan untuk menurunkan ICOR agar pembangunan semakin efisien dan berkualitas,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyambut positif kerja sama tersebut. Menurutnya, BPS akan mendukung pengukuran efektivitas dan efisiensi program Kementerian PU serta memperkaya metodologi analisis ICOR agar lebih presisi.

“Sektor konstruksi merupakan sektor padat karya dengan kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Karena itu, penguatan ICOR penting agar setiap rupiah belanja infrastruktur berdampak optimal bagi pertumbuhan,” tegas Amalia.

BPS sendiri sebelumnya mencatat pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II 2025 mencapai 5,12 persen. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh konsumsi dan investasi, yang menempatkan Indonesia di posisi kedua di ASEAN setelah Vietnam, serta kedua di G20 setelah China.

Dengan adanya MoU PU–BPS, pemerintah optimistis ICOR dapat terus ditekan, sehingga pembangunan infrastruktur tidak hanya menambah aset fisik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif.