Penerapan Govtech Berbasis AI Diproyeksi Menghemat Anggaran Bansos hingga Rp500 Triliun

Jakarta, InfoPublik – Pemerintah segera menerapkan teknologi pemerintahan atau government technology (Govtech) berbasis berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) setelah menuntaskan kick off mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpes) Nomor 83 Tahun 2025 mengenai Komite Percepatan Trarnsformasi Digital Pemerintah.

Komite ini diketuai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan dua orang wakil, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini dan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dengan target awal penghematan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dan subsidi lainnya hingga Rp500 triliun.

“Kita akan menghemat Rp500 triliun lebih, misalnya untuk Bansos atau cash transfer, transfer subsidi, dan juga nanti mungkin ada stimulus dan sebagainya. Semua itu betul-betul akan targeted,” ujar Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers di kantor DEN Jakarta, pada Selasa (26/8/2025).

Menurut Luhut pembentukan Komite Percepatan Trarnsformasi Digital Pemerintah ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikannya secara langsung tujuh bulan lalu.

Komite baru telah memiliki tim kecil yang telah bekerja dan diharapkan bisa menjadi pengubah situasi (game changer) untuk kemajuan Indonesia dengan menghasilkan potensi penghematan yang besar melalui digitalisasi.

“Besok kami akan laporan pada Presiden. Dari apa yang kami lihat biar gampang cepat, semua strukturnya sudah dibicarain, modelnya semua sudah didiskusiin detail selama enam bulan terakhir ini. Kami melihat potensi penghematan angka yang sangat luar biasa,” ungkapnya.

Selain menghemat, digitalisasi dan koordinasi antar lembaga dengan tim kecil Komite juga diproyeksi bisa mengurangi angka kemiskinan hingga 34 juta jiwa karena pemberian bantuan akan lebih tepat sasaran.

Bahkan, menurut Luhut, Bansos yang tepat sasaran diprediksi bisa berdampak 0,3 persen sampai 0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. “Kalau kita lakukan ini semua kita bisa mengurangi 34 juta. Angka yang sangat signifikan pengurangan kemiskinan bila ini semua berjalan,” kata Ketua DEN.

Sementara itu Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan, arahan Presiden agar semua Kementerian dan lembaga bisa berkolaborasi serta mengintegrasikan seluruh programnya di lapangan akan sangat efektif, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial.

Komite ini juga dinilai menjadi bagian dari menuju Bansos tepat sasaran, sebab selama ini ditengarai dalam pelaksanaan program Kementerian Sosial itu ada 45 persen yang tidak tepat sasaran.

“Kami gembira sekali tadi bersama-sama, mendengarkan perkembangan terakhir, tentang suatu aplikasi atau suatu sistem yang dibangun, dan ini kalau diterapkan, akan menghilangkan ego sektoral. Dan uji cobanya nanti di Kabupaten Banyuwangi (pada September 2025),” pungkas Saifullah Yusuf.