Bimtek LPSE Bekali Pengusaha OAP

Aimas, InfoPublik – Pj Bupati Sorong, melalui Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Herizet mengatakan, dengan adanya Bimtek LPSE (Layanan Pengadaan Secara Eletronik), tujuannya untuk membekali pengusaha orang asli Papua (OAP) dari sisi IT (informasi dan teknologi).

Jadi, sekarang pengadaan barang dan jasa sudah melalui LPSE. Meski nilainya kecil di bawah Rp 200 juta atau lebih harus melalui tahapan itu, kata Herizet di Aimas, Senin (27/2/2023).

“Kita harus patuhi dari sisi aturan.  Bahkan, mereka dari pengusaha OAP ini mungkin saja belum menerima untuk melengkapi semua dokumen, sesuai aturan yang berlaku,” ujar Herizet.

Malahan tadi, mereka tidak mau mengikuti aturan LPSE, jika tender yang diperoleh nilainya Rp 1 miliar ke bawah adanya penunjukkan langsung, dan dari sisi aturan itu salah, katanya.

Mudah-mudahan, besok hingga Rabun nanti bisa mereka ikuti materi Bimtek ini dengan baik.

Nanti kita arahkan. Seperti yang saya jelaskan tadi, Pemkab Sorong  akan membentuk tim pendataan dan pembinaan. Terutama kepada pengusaha OAP, khusus mereka yang ada di daerah ini.

Kenapa kita harus arahkan lagi, dengan harapan supaya dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk dilengkapi semuanya. Mungkin juga nanti ada pendampingan teknis bagi teman-teman yang kurang paham. 

Kalau  untuk pengusaha OAP dengan penunjukkan langsung, sambung Herizet, tanpa melalui tender bersaing dengan pengusaha lain bisa Rp 1 miliar. Tapi kalau mereka bersaing dengan pengusaha lain sesama OAP bisa sampai Rp 2,5 miliar.

Kalau mau angka yang lebih besar lagi tentu mereka (pengusaha OAP) harus bersaing dengan pengusaha non OAP, ujarnya.

Lanjutnya, Pagu anggaran kita terbatas. Misalnya proyek fisik punya Dinas PU Rp 4 miliar untuk OAP.

Jika, satu pengusaha  mendapat nilai Rp 1 miliar berarti hanya empat pengusaha saja yang dapat atau bisa diakomodir.

Kalau Rp 100 juta  masingnya-masing berarti bisa diakomodir sekitar 40 pengusaha dari nilai Rp 4 miliar tersebut.

Ada pertimbangan kita ke situ agar mereka semua setidaknya sebagian besarnya dapat. “Kita mau mengeliminir lagi agar yang sudah dapat jangan lagi dan harus dikasih ke mereka yang belum dapat,” imbaunya.

Kenapa kita harus buka sekretariat satu pintu yang akan  di tempatkan di Baperlitbang agar semua bisa dapat. Alasannya Pagu sangat terbatas, sehingga kita bisa mengontrol langsung.

Sekarang kita memberikan paket pekerjaan langsung ke koordinator ada sekitar empat asosiasi. Biar nanti secara internal  di antara mereka yang bisa mengaturnya sendiri, tuturnya.

Sementara itu, Direktur CV Diana Putri, Magdalena Yuliana Sani menuturkan,  saya bangga sebagai kontraktor asli Papua asal Moi.

Dia menyarankan kalau bisa Pagu anggaran bisa dinaikkan lagi. Sebab, yang terjadi selama ini volume pekerjaannya  besar, tapi tidak sebanding dengan nilai rupiah yang diberikan.

Pengalaman berharga, seperti proyek fisik sebelumnya dari Dinas PU Papua Barat, kita dikasih volume pekerjaan pengecoran jalan lingkungan,  dengan panjang 15 meter dan lebar empat meter.

Sementara anggaran yang diberikan hanya sekitar Rp 50 juta. Apakah hal itu masuk akal atau tidak, tanyanya.

Jelasnya, kita bekerja harus ada untungnya. Kalau nilai segitu bagaimana kami bisa mendapatkan hasil jerih payah kami ini bisa dinikmati.

Untuk itu, dia meminta para pemangku kepentingan bisa menaikan Pagu anggaran lagi di tahun yang akan datang.

“Coba bayangkan saja dari alokasi anggaran Rp 50 juta kita harus belikan material. Seperti kerikil, pasir, semen. Belum lagi biaya pekerja, dan kita akan dapat apa,” ungkapnya.

Hal seperti ini tolong perhatikan kami sebagai kontraktor lokal asli Papua, tambahnya.  (MC Kab. Sorong/rim/toeb)