332 Kepala Sekolah Ikuti Bimtek Implementasi Kurikulum Merdeka

Manggarai Barat, Infopublik - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat (Mabar) melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PKO) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Kurikulum Merdeka bagi Kepala Sekolah Dasar (SD) dan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tingkat Kabupaten Manggarai Barat, di Aula D’Aj Hall SMAK Loyola Labuan Bajo, Senin (3/7/2023).

Bimtek diawali acara penyambutan Wakil Bupati Mabar Yulianus Weng, Direktur Sekolah Dasar (SD) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Muhammad Hasbi dan Kepala BPMP Provinsi NTT Herdiana yang diiringi grup Ronda pelajar-pelar SDK Wae Medu kemudian disusul Tarian Penyambutan Tiba Meka dan ucapan selamat datang dalam adat Manggarai.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat Yohanes Hani, dalam laporannya menyebutkan total kurang lebih 332 Kepala Sekolah (Kepsek) menghadiri bimtek tersebut yang akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari tanggal 3 s/d 4 Juli 2023.

“Dapat kami laporkan, bapak Wakil Bupati dan Bapak dirut bahwa untuk kegiatan hari ini kami mengundang kurang lebih 332 Kepala Sekolah sebagian besar sudah hadir, dengan maksud sebagai tindak lanjut pemahaman terkait implementasi kurikulum merdeka,” kata Yohanes.

Yohanes berharap bimtek memberikan pemahaman dan pencerahan kepada para kepala sekolah dan para guru tentang implementasi kurikulum merdeka yang pada akhirnya berdampak pada majunya pendidikan khususnya di Manggarai Barat.

Disampaikannya, bimtek akan dilanjutkan ditingkat kecamatan untuk mendetailkan pemahaman tentang implementasi kurikulum merdeka.

Muhammad Hasbi dalam kesempatan yang sama mengatakan bimtek Implementasi Kurikulum Merdeka sebagai bagian dari kebijakan merdeka belajar yang telah diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi RI Nadiem Makarim.

Dijelaskanya alasan mendasar diluncurkannya Implementasi Kurikulum Merdeka, adalah dari data yang ada ditemukan dalam kurun waktu 15-20 tahun terakhir secara umum pendidikan mengalami stagnansi dari sisi kualitas dengan kata lain sektor pendidikan Indonesia tidak sedang baik-baik saja.

Kemudian bencana pandemi Covid-19 yang memukul berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terkecuali dibidang pendidikan, yang menyebabkan anak-anak sekolah mengalami suatu kondisi yang disebut ketertinggalan belajar atau learning lost dimana untuk pendidikan dasar baik di SD maupun SMP, learning lost ini sebanyak 1 semester pembelajaran atau 6 bulan.

Kombinasi dari pendidikan yang tidak sedang baik-baik saja kemudian dihantam badai Covid-19 melahirkan suatu krisis dibidang pendidikan yang disebut krisis pembelajaran yang mana anak-anak sekolah mengalami ketertinggalan hampir disemua jenjang.

“Sebagai upaya untuk mengatasi krisis pembelajaran ini, maka kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi RI telah melakukan serangkaian upaya dalam seri kebijakan merdeka belajar. Salah satu upaya untuk mengatasi krisis pembelajaran ini adalah dengan melounching kurikulum merdeka,” jelas Hasbi.

Menuru Hasbi, kurikulum merdeka telah disusun dari jenjang Paud sampai dengan pendidikan menengah dengan harapan penyederhanaan dari kurikulum sebelumnya kemudian peningkatan pendalaman materi-materi tertentu akan mampu mengejar ketertinggalan yang dialami sebagai akhibat adanya hantaman pandemi Covid-19.

“Hari ini kita melaksanakan suatu kegiatan yang disebut Bimbingan Teknis yang akan menambah pengetahuan kita bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka,” lanjut Hasbi.

Atas nama Kemendikbudristek dirinya berterimakasih atas konsistensi pemda dalam mendukung menjaga kualitas pendidikan di Mabar  dan mendukung kebijakan strategis dalam upaya mengatasi krisis pembelajaran.

Ia berharap, implementasi kurikulum merdeka akan terus bergulir sehingga ditahun 2024 mendatang tidak ada lagi satuan pendidikan yang tidak lagi mengimplementasikan kurikulum merdeka sebagai bagian dari program stategis Kemendikbudristek.

(MC Kabmanggaraibarat/Tian-Tim IKP Kominfo)