- Oleh Putri
- Sabtu, 30 Agustus 2025 | 13:36 WIB
:
Oleh MC KOTA DUMAI, Selasa, 17 Desember 2024 | 06:26 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 480
Dumai, InfoPublik – Wali Kota Dumai, Paisal, bersama 11 Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Riau menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Acara berlangsung di Balai Pauh Janggi Gedung Daerah, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada Senin (16/12/2024).
Penyerahan dilakukan secara digital oleh Penjabat (Pj) Gubernur Riau Rahman Hadi bersama Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati, dengan simbolis hand scan disaksikan undangan yang hadir.
Kepala Kanwil DJPb Riau, Heni Kartikawati, menjelaskan bahwa penyerahan DIPA dan TKD menjadi penanda dimulainya pelaksanaan APBN 2025. “Ini merupakan agenda rutin yang bertujuan menyampaikan alokasi anggaran kepada kepala daerah dan satuan kerja untuk mendukung pelaksanaan APBN,” ujarnya.
Pj Gubernur Riau Rahman Hadi menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara optimal, transparan, dan akuntabel. “DIPA dan TKD ini harus menjadi panduan strategis bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Wali Kota Dumai, Paisal, memastikan Pemerintah Kota Dumai siap melaksanakan arahan tersebut. “Kami akan memanfaatkan anggaran ini untuk program-program prioritas yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Fokus utama kami adalah memastikan seluruh pembangunan berjalan lancar,” tegasnya.
Paisal optimis, pengelolaan anggaran yang tepat akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kota Dumai. Hal ini sesuai visi menjadikan Dumai sebagai Kota Idaman yang mensejahterakan masyarakat.
Sebagai informasi, total alokasi TKD untuk Provinsi Riau dan 12 kabupaten/kota mencapai Rp25,12 triliun. Rinciannya mencakup Dana Bagi Hasil (DBH) Rp7,75 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp10,55 triliun, DAK Fisik Rp982,34 miliar, DAK Non Fisik Rp4,24 triliun, Dana Desa Rp1,49 triliun, dan Insentif Fiskal Rp110,89 miliar.