Dinas Perkebunan Bengkalis Susun Rencana Kerja 2026, Fokus pada Tujuh Program Prioritas

Bengkalis, InfoPublik – Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) dalam rangka membahas Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 di ruang rapat lantai II Bappeda, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada Selasa (25/2/2025). 

Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis, Mohammad Azmir, memaparkan langkah-langkah implementasi visi, misi, serta program daerah 2025-2030. Ia menegaskan bahwa Dinas Perkebunan memiliki tujuh program prioritas yang akan menjadi fokus utama dalam peningkatan sektor perkebunan di Bengkalis.

1. Penyelesaian data perkebunan yang akurat dan terkini.
2. Pengembangan serta penataan tanaman perkebunan sebagai bahan pangan (sagu dan aren).
3. Penggunaan bibit unggul bersertifikat untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan.
4. Monitoring dan pengawasan harga jual komoditas perkebunan guna melindungi petani.
5. Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan agar sesuai dengan regulasi.
6. Pemberian stimulus ekonomi serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung usaha perkebunan.
7. Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan melalui inovasi dan teknologi.

"Kami berharap dari tujuh program prioritas ini dapat diimplementasikan dengan baik. Untuk itu, kami membuka ruang bagi saran dan masukan dari seluruh pihak yang hadir dalam forum ini," ujar Azmir.

Menanggapi hal itu, Tenaga Ahli Bupati Bengkalis sekaligus Tim Percepatan Pembangunan, Suparjo, memberikan masukan terkait pentingnya penyelesaian data perkebunan sebagai langkah awal dalam pengembangan sektor ini.

"Kami meminta Dinas Perkebunan untuk segera menyelesaikan data perkebunan di Bengkalis. Data yang akurat akan menjadi acuan penting bagi para investor yang ingin berinvestasi di daerah ini," tegas Suparjo.

Menurutnya, ketersediaan data yang lengkap dan terpercaya akan memudahkan Pemkab Bengkalis dalam merancang kebijakan yang lebih efektif, serta memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dan investor yang tertarik untuk mengembangkan bisnisnya di sektor perkebunan.

Suparjo juga menekankan bahwa setiap program kerja harus berkesinambungan dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian, manfaat yang dihasilkan bisa dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat, terutama petani dan pelaku usaha perkebunan.

"Program yang dibuat harus terukur dan dilakukan secara berkesinambungan. Jangan sampai kita membuat program yang hanya berjalan sesaat, tetapi tidak memberikan dampak jangka panjang," ujarnya.

#DISKOMINFOTIK.