Pemkot Probolinggo Targetkan Penurunan Kemiskinan Dua Persen Melalui DTSEN dan Aplikasi Singasari BPS

Kanigaran, Info publik - Wali Kota Probolinggo, Aminuddin dan Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari mengikuti kegiatan pembahasan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Sosialisasi Aplikasi Singasari BPS, di Command Centre Kantor Wali Kota Probolinggo, Selasa (4/3/2025).

DTSEN merupakan integrasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekonomi (DTKS) milik Kementerian Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik BPS dan Bappenas, serta data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Wali Kota menargetkan di masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, penurunan persentase kemiskinan sebesar 2 persen. Dari capaian 2024 sebesar 6,18 persen menjadi 6,18 persen.

Merujuk pada data yang dirilis resmi oleh BPS, persentase kemiskinan Kota Probolinggo pada 2019 sebesar 6,91 persen dan finish pada 2024 dengan persentase sebesar 6,18 persen. Mengalami penurunan sebesar 0,73 persen yang dicapai selama 5 tahun.

“Tekad saya satu, menurunkan angka kemiskinan 2 persen. Tidak banyak daerah di Indonesia yang mampu menurunkan angka kemiskinan walau hanya 1 persen sekalipun. Terbukti Pemkot Probolinggo sudah berusaha maksimal tetapi ternyata 5 tahun ini hanya turun 0,73 persen. Alhamdulillah tekad kami didukung dengan adanya aplikasi Singasari, akan sangat membantu dan memudahkan pencapaian tersebut. Kemiskinan menjadi tugas kita bersama, maka saya memberi arahan ke semua perangkat daerah agar semua kegiatan Pemkot merujuk pada satu data (DTSEN),” ujarnya.D

TSEN sendiri memadupadankan data yang diinstruksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam Inpres Nomor 4/2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang kemudian dikaji ulang (cross check) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK milik Kemendagri. Tujuannya agar DTSEN dapat menjadi acuan bagi seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dalam mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional dan daerah yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Aminuddin mengapresiasi aplikasi Singasari yang dirancang secara khusus oleh BPS Provinsi Jawa Timur untuk mengintegrasikan berbagai data desa dalam satu platform yang efisien dan mudah diakses oleh stakeholder. “Program-program kami memerlukan data yang valid. Sehingga kami berharap secepatnya aplikasi ini dapat kami gunakan di Pemerintah Kota Probolinggo. Kami juga berkomitmen bahwa semua program di Perangkat Daerah harus menggunakan aplikasi sehingga dalam proses kegiatan, baik berupa sosialisasi ataupun penjelasan kepada masyarakat, kita tidak susah lagi. Ketika semua dapat direalisasikan dengan baik kami percaya dan optimis target penurunan persentase kemiskinan 2 persen dapat tercapai,” tandas Aminuddin.

Selaras dengan yang disampaikan Wali Kota Aminuddin, Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari berharap melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, data sosial dan ekonomi yang diperoleh dapat disinkronkan untuk menciptakan gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang kondisi masyarakat Kota Probolinggo secara umum. Oleh karena itu, data yang akurat dan update akan meminimalkan kesalahan dalam analisis kebutuhan pembangunan untuk mencapai efisiensi suatu perencanaan pembangunan termasuk penanggulangan kemiskinan daerah.  

“Harapan saya, keberadaan DTSEN nantinya ketika sudah diintegrasikan dengan aplikasi Singasari BPS, bisa menyajikan data real time yang menjadi basis data dalam merencanakan dan menetapkan sasaran program kegiatan penanggulangan kemiskinan di semua sektor,” ujarnya.P

emerintah Kota Probolinggo beritikad baik dan mendukung sepenuhnya upaya-upaya untuk memperoleh validitas data yang dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Maka langkah yang akan dilakukan mendatang harus juga belajar dari pengalaman terdahulu sehingga kesalahan yang sama tidak akan terulang.“

Terima kasih kepada BPS atas supportnya yang luar biasa. Kalau tidak kita benahi atau sempurnakan maka kita tidak akan mencapai tujuan yang diiginkan. Melalui komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi yang dilakukan dengan BPS akan dapat memberikan hasil positif dan berdaya manfaat,” tutupnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Sekda Kota drg. Ninik Ira Wibawati, Kepala BPS Jatim Zulkipli, Kepala BPS Kota Probolinggo Mouna Sri Wahyuni, dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. (mir/pin)