: BPKP Jawa Timur Lakukan Entry Meeting Tahap Lanjutan dari Pemeriksaan Keuangan
Oleh MC KOTA PROBOLINGGO, Kamis, 6 Maret 2025 | 11:29 WIB - Redaktur: Juli - 107
Kota Probolinggo, InfoPublik -Setelah menerima hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 pada Senin (3/3/2025), Pemerintah Kota Probolinggo mendapat kunjungan dari Tim Pemeriksa Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jawa Timur pada Selasa (4/3/2025).
Tim yang terdiri dari lima orang ini datang untuk menjelaskan tahapan-tahapan pemeriksaan keuangan pemerintah daerah kepada Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, dan jajaran terkait.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Transit Kantor Wali Kota Probolinggo, Aminuddin menyampaikan kesiapan pemerintah kota untuk menjalani pemeriksaan dengan transparan.
Ia menegaskan bahwa meskipun ini adalah laporan keuangan untuk tahun 2024, proses ini akan menjadi bahan pembelajaran untuk pemerintahan di masa mendatang.
"Saya sangat terbuka dengan segala masukan. Pemeriksaan ini menjadi perhatian serius bagi kami. Jika di pemerintahan saya juga diperiksa setiap tahun, insyaAllah ini tidak jauh berbeda," ujar dr. Aminuddin.
Wali kota juga mengajak Tim BPKP untuk berbagi pengalaman dan keahlian dalam meningkatkan kualitas pemerintahan Kota Probolinggo, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.
Suryadinata, Wakil Ketua Tim Penilai dari BPKP Jatim, mengungkapkan bahwa pemeriksaan keuangan daerah kini memasuki tahap pemeriksaan terperinci.
Ia menginformasikan bahwa hasil akhir pemeriksaan akan diumumkan pada awal Mei, tepatnya tanggal 2. Tim BPKP berharap agar Pemkot Probolinggo tetap memberikan data dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk memperlancar proses audit.
"Harapan kami, Wali Kota dan jajaran tetap mendukung dengan memberikan data-data yang dibutuhkan agar hasil pemeriksaan bisa sesuai dengan keadaan yang ada," jelas Suryadinata.
Dalam kesempatan tersebut, Suryadinata juga mengingatkan jajaran Pemkot Probolinggo untuk selalu waspada terhadap potensi penipuan yang sering terjadi di pemerintahan. Beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab kerap mengaku sebagai anggota tim penilai dan meminta sejumlah uang dengan dalih untuk mempermudah proses audit.
"Penipuan ini hampir terjadi di seluruh pemerintah daerah. Tim kami tidak pernah meminta uang dalam bentuk apapun, dan kami ingin hasil pemeriksaan tetap sesuai dengan kenyataan," tambahnya.