Komisi IV DPRD Maluku Soroti Ketimpangan Pembangunan di Maluku Barat Daya

Tiakur, InfoPublik - Komisi IV DPRD Provinsi Maluku menggelar pertemuan strategis dengan tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) untuk membahas percepatan pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) ini.

Rapat yang digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati MBD, Rabu (30/4/2025), menyoroti ketimpangan pembangunan yang selama ini terjadi di wilayah perbatasan ini.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten MBD, Daud Reimialy, dalam pembukaannya menegaskan pentingnya perhatian khusus dari Pemprov Maluku. "MBD adalah garda terdepan NKRI yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, namun pembangunan di sini masih jauh tertinggal. Kami butuh intervensi serius dari provinsi," tegas Reimialy di hadapan anggota Komisi IV.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Saudah Tuankotta Tethool, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas alokasi anggaran yang tidak berimbang. "Dari triliunan rupiah APBD Maluku, hanya sedikit yang mengalir ke MBD. Padahal sebagai daerah 3T, MBD seharusnya mendapat prioritas," ujar Tethool dengan nada prihatin.

Ia membandingkan dengan pembangunan di Ambon dan Buru yang jauh lebih maju.

Pertemuan itu menghasilkan sejumlah rekomendasi krusial untuk Pemprov Maluku. Di sektor pendidikan, Komisi IV mendesak penambahan guru dan rehabilitasi sekolah, serta perluasan program makanan bergizi gratis yang saat ini hanya menjangkau 3.500 dari total 25.000 siswa di MBD.

"Bagaimana anak-anak bisa belajar optimal jika gizi mereka tidak terpenuhi?" tanya Tethool retoris.

Di bidang kesehatan, dibahas kebutuhan mendesak akan dokter spesialis dan penyempurnaan sarana prasarana rumah sakit. Sementara untuk pembangunan desa, Komisi IV mendorong percepatan pengesahan 14 desa persiapan menjadi desa definitif.

"Ini menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak," tegas anggota Komisi IV, Yan Z. Noach.

Julius Rotasouw, anggota Komisi IV lainnya, menambahkan pentingnya pengembangan potensi pariwisata dengan membangun rumah singgah dan melatih tenaga penyelam profesional. "MBD punya potensi bahari luar biasa yang belum tergarap maksimal," ujarnya.

Komisi IV berjanji akan memperjuangkan aspirasi ini di tingkat provinsi. "Kami mohon doa dan dukungan masyarakat MBD. Perjuangan ini tidak mudah, tapi kami yakin dengan kerja keras dan kolaborasi, MBD bisa bangkit," tutup Tethool penuh harap.

Rapat itu menjadi bukti komitmen Komisi IV DPRD Maluku untuk mendorong pembangunan yang lebih merata di seluruh penjuru provinsi.