Pemkab Sleman Tegaskan Pembangunan Harus Berdampak Nyata Bagi Masyarakat

Sleman, InfoPublik- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menegaskan bahwa setiap pembangunan dalam lima tahun ke depan harus benar-benar berdampak langsung dan nyata bagi masyarakat.

Komitmen ini menjadi fokus utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2025–2029 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kapanewon Ngaglik, Senin (5/5/2025).

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen teknokratis, tetapi arah kebijakan strategis yang wajib menyentuh kebutuhan nyata warga.

“Pembangunan itu harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Tidak boleh ada warga yang tertinggal dari proses pembangunan, baik mereka yang tinggal di wilayah kota maupun desa,” tegas Danang.

Ia menyampaikan bahwa pelayanan publik yang cepat dan merata menjadi prioritas utama ke depan, bersamaan dengan penguatan ekonomi lokal.

Menurut dia, masyarakat harus menjadi pelaku utama pembangunan, bukan hanya objek. RPJMD Sleman 2025–2029 mengusung visi besar: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban.”

Visi ini akan diturunkan dalam bentuk program-program konkret yang fokus pada pemerataan layanan dasar dan peningkatan daya saing masyarakat menghadapi tantangan global.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sleman, Dwi Anta Sudibya, menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD dilakukan secara inklusif dengan menyerap masukan dari berbagai unsur, mulai dari tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, akademisi, hingga pelaku usaha.

“Kami ingin memastikan bahwa perencanaan tidak elitis, tetapi benar-benar mencerminkan realitas lapangan,” ujarnya.

Dalam Musrenbang ini, isu-isu seperti ketimpangan akses pendidikan, distribusi layanan kesehatan, serta perlunya inovasi di sektor pertanian dan UMKM menjadi perhatian utama.

Musrenbang diikuti oleh sekitar 180 peserta dari berbagai kalangan, termasuk perangkat daerah, DPRD, LSM, organisasi profesi, dan perwakilan masyarakat.

Seluruh peserta aktif berdiskusi untuk menyempurnakan arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Sleman selama lima tahun ke depan.