- Oleh Dian Thenniarti
- Sabtu, 5 Oktober 2024 | 22:05 WIB
:
Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT, Rabu, 7 Mei 2025 | 08:32 WIB - Redaktur: Untung S - 532
Pontianak, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mengajukan delapan proyek infrastruktur strategis sebagai prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Usulan itu disampaikan Gubernur Kalbar, Ria Norsan, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Aula Garuda Kantor Gubernur, Senin (5/5/2025).
Proyek-proyek unggulan tersebut meliputi pembangunan Outer Ring Road dan Jembatan Kapuas III, jalan bebas hambatan Pontianak–Pelabuhan Kijing–Singkawang, serta reaktivasi Bandara Internasional Supadio.
Selain itu, pemerintah juga mengusulkan pengembangan Terminal Kijing sebagai hub ekspor-impor nasional di ALKI I, operasionalisasi Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik di Sintang dan Temajo di Sambas, serta pembangunan jalan paralel perbatasan dan Jalan Nasional Poros Tengah Kalimantan yang menghubungkan Melawi dengan Katingan, Kalimantan Tengah.
"Kedelapan proyek ini merupakan bagian dari upaya transformasi pembangunan Kalimantan Barat yang sejalan dengan RPJMN 2025-2029. Kami berharap seluruh intervensi kebijakan ini dapat diimplementasikan secara menyeluruh," tegas Gubernur Norsan.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pusat untuk mewujudkan proyek-proyek strategis tersebut.
Pembangunan infrastruktur itu diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam mendukung konektivitas logistik melalui Pelabuhan Kijing dan Bandara Supadio. Proyek Jembatan Kapuas III dan Outer Ring Road juga diproyeksikan mampu mengurangi kemacetan di Pontianak sekaligus meningkatkan mobilitas barang dan jasa.
Gubernur Norsan meminta seluruh bupati dan wali kota se-Kalbar untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan prioritas provinsi dan nasional. "Meski setiap daerah memiliki keterbatasan fiskal dan janji politik masing-masing, kesejahteraan masyarakat harus menjadi tujuan bersama," ujarnya.
Dukungan dari Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas menjadi krusial untuk merealisasikan proyek-proyek bernilai strategis ini. Dengan implementasi yang tepat, pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat diharapkan tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah perbatasan. (admin-kalbarprov)