Pembentukan Pos Imigrasi di MBD Jadi Langkah Strategis Jaga Kedaulatan dan Dorong Perekonomian

Tiakur, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menyambut positif rencana pembentukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Pos Imigrasi di wilayahnya. Langkah itu dinilai sebagai upaya strategis untuk memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Bupati MBD, Benyamin Th. Noach, menegaskan kesiapan Pemkab mendukung penuh inisiatif tersebut, termasuk menyiapkan lahan dan fasilitas pendukung.

“Kabupaten MBD memiliki tujuh kecamatan yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste. Kehadiran Pos Imigrasi akan mempermudah arus orang dan barang, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujar Bupati Noach dalam pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Maluku, Doni Alfisyahrin, Rabu (7/5/2025).

Ia menambahkan, Pemkab telah mengusulkan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai bagian dari penguatan kawasan perbatasan.

Doni Alfisyahrin menyatakan, secara geografis, MBD memiliki posisi strategis namun belum memiliki infrastruktur imigrasi yang memadai. “Kami belum memiliki kantor maupun personel di sini, padahal pengawasan perlintasan orang asing di pulau-pulau terdepan sangat krusial,” jelasnya.

Dengan dibentuknya Pos Imigrasi, fungsi pengawasan dapat berjalan lebih optimal, sekaligus meminimalisir potensi pelanggaran imigrasi.

Kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci sukses proyek ini. Sartono Pining, Asisten Administrasi Umum Pemprov Maluku, mengungkapkan bahwa Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, berencana meresmikan Pos Imigrasi akhir Mei 2025.

“Ada rencana pemberian 50 paspor gratis sebagai bentuk dukungan bagi masyarakat,” tambahnya.

Selain diskusi, rombongan juga meninjau lokasi calon kantor TPI dan Pos Imigrasi di lahan milik Pemkab MBD. Keberadaan pos ini diharapkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi berkembang menjadi fasilitas permanen yang mendukung keamanan dan kesejahteraan warga perbatasan.

Dampak positif pembentukan Pos Imigrasi di MBD meliputi pengawasan lalu lintas warga negara asing yang lebih ketat, peningkatan perdagangan lintas batas, serta pembukaan lapangan kerja baru. Langkah itu sejalan dengan visi pemerintah untuk memperkuat kedaulatan negara sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di daerah terdepan.