Kalimantan Barat Raih Peringkat Kedua Nasional dalam Realisasi Pendapatan Daerah

Pontianak, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membuktikan komitmennya dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih peringkat kedua nasional untuk realisasi pendapatan daerah per April 2025.

Capaian itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Kamis (8/5/2025).

Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri, Kalbar mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,43 triliun atau 45,63 persen dari target, hanya kalah dari Papua Tengah yang berada di posisi pertama. 

"Ini prestasi yang membanggakan. Papua Tengah memang unggul karena faktor royalti, tapi Kalbar menunjukkan kinerja murni pengelolaan fiskal yang solid," ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat tersebut.

Belanja Daerah Juga di Atas Rata-Rata

Tidak hanya pendapatan, realisasi belanja daerah Kalbar juga menunjukkan performa positif dengan angka Rp2,17 triliun (23,94 persen dari anggaran), menempati peringkat ke-11 nasional dan melampaui rata-rata capaian nasional.

Tito mengingatkan pentingnya menjaga momentum ini, "Realisasi belanja yang rendah bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Kepala daerah harus tegas mengevaluasi kinerja perangkat daerah yang kurang optimal."

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, yang hadir didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Harisson, menyatakan komitmen untuk mempertahankan capaian ini. "Kita patut bersyukur, tapi tidak boleh berpuas diri. Peringkat kedua pendapatan dan belanja di atas rata-rata harus jadi pijakan untuk lebih baik lagi," tegasnya.

Prestasi itu tidak lepas dari strategi pengelolaan keuangan daerah yang terukur dan transparan. Ria Norsan menjelaskan bahwa pendapatan yang sehat memungkinkan pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan berjalan lancar.

Kemendagri pun mendorong percepatan pembangunan dapur umum dan kawasan prioritas nasional sebagai langkah konkret peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meski patut diapresiasi, Kemendagri mengingatkan perlunya peningkatan realisasi belanja untuk mendongkrak dampak ekonomi. Tito menekankan, "Anggaran yang tidak terserap optimal berarti peluang pembangunan yang terlewat." 

Gubernur Ria Norsan berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk potensi rotasi pejabat di dinas pendapatan dan badan keuangan jika diperlukan.

Dengan capaian itu, Kalimantan Barat semakin memperkuat posisinya sebagai provinsi dengan kemandirian fiskal yang patut dicontoh, sekaligus membuktikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang efektif adalah kunci pembangunan berkelanjutan.(rfa/nzr)