Gubernur Aceh Minta Jajarannya Fokus pada Profesionalisme dan Penguatan Birokrasi

Banda Aceh, InfoPublik - Dalam upaya memperkuat birokrasi dan mempercepat pembangunan Aceh, Gubernur Aceh Muzakir Manaf melantik total 74 pejabat baru pada Senin (19/5/2025). Pelantikan yang berlangsung di Aula Serbaguna Kantor Gubernur Aceh ini meliputi pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Aceh.

Sebanyak 74 pejabat yang dilantik terdiri dari 5 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II), 49 pejabat administrator (eselon III), dan 20 pejabat pengawas (eselon IV). Beberapa nama penting yang dilantik di eselon II adalah:

1. M. Nasir Syamaun sebagai Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Sekda Aceh, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.

2. Azwardi Abdullah, kini menjabat Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh, menggantikan posisi sebelumnya sebagai Asisten Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Sekda Aceh.

3. T Mirzuan, dilantik sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh.

4. Husnan dilantik sebagai Kepala Bappeda Aceh, sebelumnya menjabat Perencana Ahli Madya di Bappeda Aceh.

5. Abdullah Hasbullah, kini menjabat Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

Dalam sambutannya, Gubernur Aceh mengingatkan para pejabat yang baru dilantik untuk senantiasa bekerja dengan profesional, amanah, dan penuh tanggung jawab. Ia menekankan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari seleksi yang ketat dan objektif, yang mengedepankan nilai integritas dan kompetensi. “Jangan takut, jika bekerja dengan baik, profesional, dan amanah, kita tidak akan mengganti Anda. Mari kita bekerja bersama untuk membangun Aceh yang lebih baik,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa mutasi dan promosi jabatan akan terus dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan organisasi dan untuk penyegaran birokrasi. Ke depan, pelantikan pejabat-pejabat lainnya diharapkan bisa memperkuat kinerja pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat Aceh.

“Penyegaran birokrasi adalah langkah yang harus dilakukan untuk memastikan Pemerintah Aceh terus bergerak maju, dan kami berharap ASN dapat meningkatkan kinerja mereka,” tambahnya.

Gubernur juga mengingatkan seluruh ASN di Aceh bahwa penilaian terhadap kinerja tidak hanya berdasarkan hubungan personal atau relasi, tetapi pada integritas dan kinerja nyata. “Mari kita jadikan tugas ini sebagai bentuk pengabdian untuk kemajuan Aceh,” ungkapnya.