Evaluasi APBD 2024: Bupati Sumenep Soroti Pencapaian dan Tantangan Pembangunan

Sumenep, Infopublik – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Wakil Bupati KH. Imam Hasyim menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD terkait Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sumenep pada Kamis (22/5/2025) ini menjadi momentum penting dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas apresiasi yang diberikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD terhadap pencapaian pembangunan Kabupaten Sumenep. Namun, beliau juga menekankan bahwa penurunan angka kemiskinan sebesar 0,92 persen dibandingkan tahun 2023 masih belum memadai. Upaya pengentasan kemiskinan akan terus diintensifkan melalui berbagai program strategis.

Dalam hal pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Sumenep mencatatkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 1,69 persen pada tahun 2024, menempatkan daerah ini sebagai peringkat ketiga terbaik se-Jawa Timur. Strategi yang telah dilaksanakan mencakup kegiatan job fair, pelatihan berbasis kompetensi bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), pembinaan dan usulan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK), pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, penyediaan informasi pelatihan kerja secara terbuka, serta memfasilitasi pelaku usaha.

Pemerintah Kabupaten Sumenep berkomitmen untuk terus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan menjadikannya sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sumenep tiap tahunnya. Program dan kegiatan dirumuskan untuk melakukan intervensi pada tiga dimensi dasar pengungkit capaian IPM, yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan penyesuaian pengeluaran per kapita dengan peningkatan di berbagai lini, baik bidang pertanian, koperasi, perindustrian dan perdagangan, ketenagakerjaan, dan bidang lainnya.

Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Pendidikan telah berupaya untuk memeratakan Program Bantuan Operasional maupun bantuan kepada siswa, memperbaiki sarana dan prasarana, serta menginventarisasi seluruh aset. Selain itu, juga dilakukan upaya perbaikan/penguatan berkesinambungan dalam fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Sumenep secara berkala.

Pemerintah Kabupaten Sumenep berkomitmen serius untuk membangun infrastruktur yang berkualitas di daratan dan kepulauan melalui kegiatan pembangunan infrastruktur yang bersifat prioritas dan mendukung misi pengentasan kemiskinan. Selain itu, akan terus diupayakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, sehingga ada intervensi penganggaran yang bersumber dari dana provinsi dan pusat.

Terkait kualitas lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah mengoperasikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 16 pulau, juga mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di 8 pulau. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan listrik di kepulauan.

Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menerapkan prinsip good governance dalam pengisian jabatan strategis dan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Zainal Arifin, SH, berharap agar jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait nota penjelasan Bupati Sumenep atas rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dilanjutkan dengan tahapan berikutnya pada pembahasan Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Diharapkan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 ini berjalan dengan lancar dan rampung sesuai tenggang waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Bamus).

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep yang dihadiri para pimpinan dan anggota DPRD, anggota Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, para pimpinan OPD, Camat, organisasi kemasyarakatan, dan pers kembali berjalan dengan tertib dan lancar. (Ren/Fer)