Pemkab Maluku Barat Daya Gandeng PT Taspen Perkuat Jaminan Sosial untuk ASN dan PPPK

Tiakur, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (Pemkab MBD) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Langkah ini diwujudkan melalui kolaborasi strategis dengan PT Taspen (Persero) Cabang Ambon dalam pertemuan yang berlangsung pada Senin (26/5/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten MBD, Daud Reimialy, dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Obed H. Y. Kuara, serta Branch Manager PT Taspen Cabang Ambon, Maizirwan.

Dalam pertemuan itu dibahas sejumlah program utama PT Taspen, khususnya yang berkaitan dengan jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta program Taspen Properti untuk ASN.

“Kami menyambut baik pertemuan ini dan siap mendukung Pemkab MBD dalam memperkuat layanan kesejahteraan bagi ASN dan pensiunan,” ujar Maizirwan.

Salah satu program yang menjadi sorotan adalah tabungan pensiun untuk PPPK melalui anak perusahaan Taspen Life. Program ini dirancang sebagai bentuk perlindungan finansial bagi PPPK setelah masa kontrak lima tahun berakhir.

“Setiap PPPK dapat menabung mulai dari Rp100.000 per bulan. Jika kontraknya tidak diperpanjang, maka dana tersebut dapat dicairkan untuk membantu kebutuhan pasca-kerja,” jelas Maizirwan.

Selain itu, program Taspen Personal Accident juga ditawarkan sebagai asuransi keselamatan kerja dan jiwa. Dengan premi hanya Rp5.000 per bulan, ahli waris ASN yang meninggal dunia dapat menerima manfaat hingga Rp60 juta.

Maizirwan juga menyampaikan adanya program Taspen Properti bagi ASN yang belum memiliki rumah. Program ini membutuhkan persetujuan dari kantor pusat namun dinilai potensial membantu ASN memiliki hunian layak.

Pj. Sekda MBD, Daud Reimialy, menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan bahwa ketiga program Taspen sangat relevan untuk peningkatan kesejahteraan ASN dan PPPK.

“Program ini sangat bermanfaat dan akan segera kami koordinasikan dengan Bapak Bupati agar dapat ditindaklanjuti dalam waktu dekat,” ujarnya.

Ia juga berharap kolaborasi ini menjadi bagian penting dari peningkatan layanan publik dan jaminan sosial yang profesional serta berkelanjutan di Maluku Barat Daya.