Hadapi Tantangan Ekonomi, Kalbar Perkuat Koordinasi Pengendalian Inflasi

Pontianak, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), Harisson, bersama sejumlah kepala perangkat daerah, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Mingguan Tahun 2025 secara virtual dari Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalbar, Senin (26/5/2025).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Kepala Bappenas Rachmat Pambudy itu diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, inflasi tahunan Indonesia pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 1,95 persen, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 4,87 persen. Sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan menjadi penyumbang utama pertumbuhan positif ini.

"Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen di 2025. Kita harus bekerja keras untuk mencapainya, termasuk dengan menjaga inflasi tetap terkendali," tegas Tito.

Kepala Bappenas Rachmat Pambudy memaparkan perkembangan inflasi nasional per April 2025, di mana inflasi tahunan (year on year/y-o-y) mencapai 1,56 persen. Beberapa provinsi seperti Maluku Utara dan Papua mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi, sementara wilayah seperti Papua Tengah dan Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menghadapi tantangan.

"Bahan pokok seperti bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah masih menjadi penyumbang inflasi utama," ujarnya.

Peran Aktif Kalimantan Barat

Sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi stabil, Kalimantan Barat terus memperkuat koordinasi antarinstansi untuk mengendalikan inflasi, khususnya harga bahan pokok.

Pemprov Kalbar telah mengoptimalkan pemantauan harga di pasar tradisional dan modern, serta memperkuat distribusi logistik untuk menghindari gejolak harga.

"Kami berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga, terutama komoditas pangan strategis. Koordinasi dengan kabupaten/kota dan pelaku usaha terus dilakukan untuk memastikan ketersediaan barang dan harga yang terjangkau," jelas Sekda Harisson usai rapat.

Pemprov Kalbar juga menggencarkan program pasar murah dan penguatan cadangan pangan daerah sebagai langkah antisipasi kenaikan harga. Langkah ini sejalan dengan arahan Mendagri dan Bappenas untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat daerah.

Dukungan Pertumbuhan Ekonomi

Di tengah upaya pengendalian inflasi, Kalimantan Barat tetap fokus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan seperti perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan akses pasar bagi UMKM juga menjadi prioritas untuk mendongkrak daya beli masyarakat.

"Stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan. Kami optimistis Kalbar dapat berkontribusi positif terhadap target nasional," tambah Harisson.

Dengan sinergi antarinstansi dan dukungan pemerintah pusat, Kalimantan Barat siap menjadi salah satu pilar pengendali inflasi sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025. (wnd/nzr)