Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kalbar, Pemda Optimalkan Skema Pembiayaan Kreatif

Pontianak, InfoPublik – Pembangunan infrastruktur yang berkualitas menjadi kunci pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat (Kalbar). Namun, keterbatasan anggaran daerah seringkali menjadi hambatan.

Untuk mengatasi hal itu, pembiayaan kreatif melalui berbagai skema seperti Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, Sukuk Daerah, dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dinilai sebagai solusi inovatif guna mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu mengemuka dalam Bimbingan Teknis Pembiayaan Kreatif Pembangunan Infrastruktur dan Optimalisasi Aset Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan RI melalui Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalbar, Selasa (27/5/2025).

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, menekankan bahwa kemampuan keuangan daerah masih terbatas dalam mendanai pembangunan sarana dan prasarana publik. Padahal, percepatan penyediaan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk mendorong perekonomian.

“Kita membutuhkan pengaturan pembiayaan yang inovatif, aksesibel, namun tetap prudent dan berkelanjutan,” ujar Harisson.

Ia menjelaskan bahwa Pembiayaan Utang Daerah (PUD), seperti Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, dan Sukuk Daerah, dapat menjadi alternatif pendanaan. “Pinjaman Daerah bisa digunakan untuk membangun jalan, jembatan, atau gedung publik yang nantinya menghasilkan pendapatan melalui retribusi atau sewa,” jelasnya.

Selain itu, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga dinilai efektif untuk mengurangi beban anggaran pemerintah sekaligus menarik investasi swasta. “KPBU adalah solusi cerdas untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa membebani APBD,” tegas Harisson.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalbar, Tetik Fajar Ruwandari, menyoroti potensi besar Kalbar yang perlu didukung dengan infrastruktur memadai. “Kalbar memiliki sumber daya alam melimpah dan posisi strategis, tetapi tantangan pembiayaan harus diatasi dengan skema kreatif,” ujarnya.

Melalui bimbingan teknis ini, diharapkan pemerintah daerah semakin memahami berbagai opsi pembiayaan inovatif untuk mengoptimalkan pembangunan. “Dengan pembiayaan yang tepat, kita bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” pungkas Harisson.(wnd/nzr)