Musrenbang RKPD 2026 Jadi Momentum Strategis Penajaman Arah Pembangunan Malra

Langgur, InfoPublik – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara (Malra) untuk menetapkan prioritas dalam arah pembangunan di masa mendatang.

Bupati Malra, Muhamad Thaher Hanubun, menegaskan bahwa Musrenbang merupakan puncak dari pendekatan partisipatif, yang menjamin bahwa aspirasi masyarakat dari tingkat kecamatan hingga kabupaten tidak hilang dalam proses finalisasi kebijakan.

“Forum ini disebut sebagai puncak pendekatan partisipatif, di mana aspirasi masyarakat dari tingkat kecamatan hingga kabupaten harus dipastikan tidak hilang dalam proses finalisasi kebijakan,” ujar Hanubun dalam sambutannya di aula Kantor Bupati, Kabupaten Malra, Kamis (5/6/2025). 

Ia menekankan bahwa seluruh pembahasan dalam Musrenbang RKPD telah melalui berbagai tahapan, mulai dari Musrenbang tingkat kecamatan, forum organisasi perangkat daerah (OPD), hingga forum lintas perangkat daerah.

“Jangan sampai ada kesepakatan di tingkat bawah yang justru terabaikan di forum ini,” tegasnya.

Bupati juga mendorong masyarakat untuk bersikap kritis dan memperjuangkan aspirasinya. Sementara itu, OPD diminta untuk mendengarkan keluhan warga sebelum merumuskan program pembangunan yang tepat sasaran.

“Tugas utama pemerintah adalah melayani. Mulai dari perencanaan, kita harus peka terhadap penderitaan rakyat,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan keprihatinan atas penurunan berbagai indikator pembangunan pada tahun 2024, meskipun pada periode 2018–2023 capaian pembangunan menunjukkan progres yang signifikan.

“Tidak ada waktu untuk berleha-leha. Tantangan semakin kompleks. Kita butuh kerja cepat, cerdas, dan tuntas,” katanya.

Bupati juga menekankan pentingnya sinergi seluruh elemen, mulai dari TNI-Polri, BUMN/BUMD, sektor swasta, hingga masyarakat, guna mempercepat akselerasi pembangunan. Ia menegaskan bahwa visi dan misi kepala daerah harus menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan.

“Kolaborasi adalah kunci. Sumber daya harus dimanfaatkan secara optimal. Yang menjadi pedoman adalah visi-misi Bupati dan Wakil Bupati, bukan visi OPD,” tegas Hanubun.

Ia menyebut sembilan program prioritas daerah seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, penurunan stunting, dan pengendalian inflasi harus terakomodasi dalam RKPD 2026.

Bupati juga mengkritik sejumlah program yang dinilai tidak tepat sasaran akibat lemahnya validasi data.

“Bantuan rumah tidak layak huni harus benar-benar untuk warga miskin ekstrem, tercatat by name by address,” ujarnya.

Menurutnya, perencanaan yang baik harus didukung oleh alokasi anggaran yang memadai. Tanpa keselarasan keduanya, hasil pembangunan akan jauh dari optimal.

Musrenbang kali ini diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, melainkan momentum perbaikan sistem kerja dan tata kelola pemerintahan yang selama ini dinilai mengalami kemunduran.

Dengan pendekatan partisipatif dan data yang akurat, Pemkab Malra bertekad mengembalikan pembangunan ke jalur yang lebih progresif pada tahun 2026.

“Kita tidak boleh gagal lagi. Setiap rupiah anggaran harus berdampak nyata bagi rakyat,” pungkas Bupati.

MC.Maluku Tenggara/Adolof Labetubun.