Sidang Paripurna Kesepakatan RPJMD Belu 2025-2029: Pemkab dan DPRD Sepakati Arah Pembangunan Lima Tahun ke Depan

Atambua, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Belu bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu secara resmi menyepakati Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal RPJMD) Kabupaten Belu 2025-2029 dalam Sidang Paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Belu, Selasa (10/6/2025).

Sidang paripurna tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Belu, Wakil Ketua I dan II, seluruh anggota DPRD Kabupaten Belu, Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, para asisten, pimpinan OPD, serta Kepala Kejaksaan Negeri Atambua.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Belu, Rine Bere Baria, membacakan ringkasan Ranwal RPJMD 2025-2029. Dalam paparannya, ia menyampaikan dasar hukum penyusunan RPJMD, mulai dari UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJMD, hingga Peraturan Daerah Provinsi NTT dan Kabupaten Belu yang menjadi acuan.

Rine Baria menjelaskan bahwa RPJMD Kabupaten Belu 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan isu-isu strategis baik global, nasional, provinsi, hingga kabupaten. Terdapat delapan isu strategis yang diangkat, antara lain kesenjangan sosial, transformasi inklusif, akses air minum dan sanitasi layak, pencemaran lingkungan, ketahanan pangan, perubahan iklim, tata kelola pemerintahan yang baik, serta ketahanan budaya.

Visi RPJMD Kabupaten Belu 2025-2029 adalah “Belu yang berkualitas, mandiri, harmonis, demokratis, dan berbudaya.” Visi ini diuraikan ke dalam lima misi strategis:
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil, adaptif, dan inklusif.
2. Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah.
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan berbasis tata ruang.
4. Menata birokrasi daerah untuk pemerintahan yang bersih, berwibawa, tidak korupsi, dan demokratis.
5. Mengembangkan dan melestarikan budaya serta kearifan lokal secara berkelanjutan.

Masing-masing misi kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang lebih teknis. Sebagai contoh, Misi Pertama memiliki tujuan meningkatkan kualitas SDM dengan sasaran meningkatnya pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial adaptif inklusif.

Selain itu, Rine Baria juga memaparkan 10 program prioritas yang diselaraskan dengan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati, antara lain: revolusi pertanian menuju petani mandiri, perluasan akses berusaha bagi UMKM, fasilitasi tenaga kerja melalui peningkatan akses pasar kerja, peningkatan kualitas pendidikan, pemenuhan layanan kesehatan dasar, penyediaan rumah layak huni, penyediaan air baku, digitalisasi pelayanan menuju smart governance, pemberian tambahan penghasilan bagi ASN, guru, dan tenaga kesehatan, serta menjadikan Atambua sebagai pusat Festival Pulau Timor.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Belu, Theodorus Manehitu Djuang mengapresiasi kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyiapkan dokumen penting ini. “Dengan adanya kesepakatan hari ini, kita berharap RPJMD Kabupaten Belu 2025-2029 dapat segera ditetapkan, agar pembangunan daerah berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Sidang paripurna ini menandai tahap penting dalam penyusunan RPJMD, yakni kesepakatan bersama antara Pemkab Belu dan DPRD untuk memastikan pembangunan daerah lima tahun ke depan berjalan sesuai visi misi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.(Mc.Kapuas/Eyv)