Pemkab PPU Gelar Kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid Evaluasi KLA

Penajam, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) melaksanakan kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2025 di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Rabu (11/6/2025).

Kegiatan evaluasi ini merupakan bagian dari penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) Republik Indonesia untuk meninjau pelaksanaan kebijakan dan program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah.

VLH dilakukan secara hybrid, yakni kombinasi antara paparan langsung dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di tingkat kabupaten dan penilaian daring oleh tim verifikator dari KemenPPA.

Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak KemenPPA RI, Nanang A. Rachman, dalam sambutan virtualnya menyampaikan bahwa Kabupaten Layak Anak adalah bentuk pembangunan daerah yang menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Waris Muin, dalam sambutannya menyatakan harapan agar PPU dapat meningkatkan capaian sebagai Kabupaten Layak Anak. Ia mengingatkan bahwa pada tahun 2023, PPU telah memperoleh predikat Madya, naik dari Pratama pada tahun-tahun sebelumnya.

“Capaian ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus memperbaiki dan mengembangkan program yang mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak di wilayah PPU,” ujarnya.

Abdul Waris juga menyampaikan bahwa Pemkab PPU berencana mengembangkan program Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai kelanjutan dari inisiatif Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Program ini bertujuan menciptakan ruang yang aman, setara, dan inklusif bagi perempuan dan anak melalui penguatan kegiatan yang sudah ada serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

Apresiasi atas kemajuan PPU dalam evaluasi KLA juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perkembangan Anak Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili Analis Kebijakan Ahli Muda, Drg. Nova Paranoan, M.Kes. Ia menyatakan bahwa peningkatan predikat dari Pratama pada 2018 menjadi Madya pada 2023 menunjukkan progres yang positif dan berkelanjutan.

Evaluasi KLA ini diharapkan dapat mendorong Pemkab PPU untuk terus menguatkan sistem pembangunan yang ramah anak, guna mewujudkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. (DiskominfoPPU)