Imunisasi Dasar di Kalbar Turun Drastis, Edukasi Masyarakat Jadi Kunci Pemulihan

Kubu Raya, InfoPublik – Cakupan imunisasi dasar lengkap di Kalimantan Barat (Kalbar) mengalami penurunan drastis pada 2024, memicu alarm bagi pemerintah dan tenaga kesehatan. Data terbaru menunjukkan, angka imunisasi dasar untuk anak usia satu tahun anjlok dari 74,9 persen di 2023 menjadi hanya 42,7 persen pada November 2024.

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menyatakan keprihatinannya sekaligus menyerukan aksi kolektif untuk memulihkan capaian ini. 

"Ini penurunan yang sangat jauh. Jika dibiarkan, ancaman wabah penyakit seperti campak atau polio bisa kembali mengintai," tegasnya dalam Pencanangan Penguatan Program Imunisasi Berdampak Strategis di Ballroom Hotel Dangau Kubu Raya, Kamis (12/6/2025).

Norsan menekankan, imunisasi bukan hanya tanggung jawab dinas kesehatan, tetapi juga memerlukan dukungan lintas sektor. Salah satu tantangan terbesar adalah misinformasi tentang vaksinasi yang masih beredar di masyarakat. 

"Banyak orang tua khawatir tanpa dasar ilmiah. Padahal, imunisasi adalah fondasi kesehatan anak untuk menghindari stunting dan penyakit menular," ujarnya.

Ia juga mengaitkan rendahnya cakupan imunisasi dengan efektivitas program lain, seperti Makan Bergizi Gratis, yang tidak akan optimal jika anak-anak tumbuh dalam kondisi rentan penyakit.

Di tingkat lokal, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menunjukkan komitmen konkret melalui Program Imunisasi Berdampak Strategis Kalbar. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menegaskan bahwa imunisasi adalah investasi jangka panjang bagi kualitas SDM. 

"Kami akan perkuat layanan imunisasi di puskesmas, posyandu, hingga fasilitas kesehatan desa. Kolaborasi dengan kader PKK dan tokoh masyarakat juga vital," jelasnya.

Bahasan menyoroti pentingnya penguatan Posyandu dan deteksi dini sebagai ujung tombak. Selama pandemi, banyak posyandu tidak beroperasi maksimal, sehingga memengaruhi pemantauan kesehatan ibu dan anak. "Posyandu harus kembali aktif untuk memantau tumbuh kembang anak, termasuk intervensi gizi dan imunisasi," tambahnya.

Pemkot Pontianak juga mengintegrasikan program penanganan stunting dengan imunisasi, mengingat keduanya saling terkait dalam membangun generasi sehat.

Upaya edukasi menjadi kunci lain. Pemerintah berencana melibatkan tokoh agama, influencer lokal, dan media untuk kampanye edukasi vaksinasi dan stunting Kalbar. "Kami akan gencarkan sosialisasi door-to-door dan konten digital yang mudah dipahami," ujar Norsan.

Harapannya, langkah ini bisa memutus rantai misinformasi sekaligus mendongkrak partisipasi masyarakat.

Di balik tantangan, optimisme tetap mengemuka. Dengan sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, Kalbar berpeluang membalikkan tren negatif ini. Seperti diingatkan Bahasan, "Generasi Emas 2045 harus disiapkan sejak sekarang. Tanpa imunisasi lengkap, kita bisa kehilangan modal dasar itu." (Prokopim/Jemi Ibrahim)