Langkah Nyata dari Daerah: Meranti Rancang Tata Kelola Pekerja Migran yang Berdaya

Meranti, InfoPublik – Di tengah gempuran tantangan global, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan keseriusan dalam melindungi warganya yang bekerja di luar negeri. Tak hanya sekadar melepas keberangkatan, pemerintah juga berkomitmen hadir dalam setiap langkah para pekerja migran sejak dari kampung halaman hingga negeri tujuan.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, pada Rabu (18/6/2025) menerima audiensi dari organisasi Perkumpulan Putra Meranti Luar Negeri (PPMLN). Pertemuan yang digelar di ruang kerja Wabup ini menjadi forum strategis yang mempertemukan semangat diaspora dan komitmen pemerintah dalam membangun sistem penempatan tenaga kerja yang sah, terlatih, dan terlindungi.

Dari Kampung ke Luar Negeri: Negara Harus Hadir

Dalam arahannya, Muzamil menegaskan pentingnya pendekatan baru dalam menyiapkan tenaga kerja. Bukan lagi masyarakat yang mencari jalan sendiri, tetapi pemerintah yang lebih dahulu mencarikan jalur kerja aman dan legal, lalu menyiapkan SDM untuk diberangkatkan secara tertib.

"Pemerintah harus hadir dari awal. Kita siapkan jalurnya dulu, lalu kita latih dan berangkatkan anak-anak Meranti secara resmi dan terencana,” ujarnya tegas.

Pernyataan ini bukan isapan jempol. Wabup mengungkapkan bahwa dirinya telah menyampaikan langsung kondisi warga Meranti ke Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) di Jakarta, serta mendampingi kunjungan Menteri P2MI ke Riau. Hasilnya, pemerintah pusat memberikan respons positif dan siap mendukung langkah-langkah yang tengah disusun oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, Ketua PPMLN, Husbi Kurniallah, menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah bisa mendorong kerja sama konkret dengan berbagai pihak, termasuk instansi keimigrasian dan negara-negara tujuan kerja. Menurutnya, pembukaan jalur resmi sangat penting untuk mencegah praktik penempatan ilegal dan melindungi martabat masyarakat Meranti di luar negeri.

"Kami siap membantu dari luar negeri. Tapi harapan kami, pemerintah juga membuka jalan lewat kerja sama antarnegara, agar masyarakat kita bisa bekerja dengan aman dan terlindungi,” ujar Husbi.

Wabup menyambut baik semangat tersebut dan menyampaikan apresiasi tinggi kepada PPMLN atas peran aktif mereka dalam menyelesaikan persoalan mendesak di lapangan. Namun ia juga menekankan pentingnya membangun solusi jangka panjang secara kolaboratif, agar ke depan, penempatan tenaga kerja asal Meranti tidak hanya legal, tetapi juga bermartabat dan berdaya saing.

SDM Berkualitas, Masa Depan yang Lebih Cerah

Menurut Muzamil, membekali tenaga kerja dengan keterampilan dan dokumen resmi sejak awal adalah kunci. “Anak-anak kita harus siap sejak dari kampung. Mereka perlu dilatih, dibina, dan diberangkatkan secara resmi. Di situlah peran negara hadir untuk melindungi dan memberdayakan,” tuturnya.

Audiensi ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, serta jajaran terkait lainnya.

Pertemuan ini menandai awal dari babak baru dalam tata kelola tenaga kerja migran di Meranti. Sinergi antara pemerintah daerah dan diaspora menjadi aset berharga dalam membangun sistem yang tidak hanya efisien dan legal, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyatakan komitmen kuat untuk menjadi fasilitator utama dan mitra strategis dalam setiap proses pemberdayaan tenaga kerja, dari desa terpencil hingga kancah internasional.