: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, bersama Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Drs. Muhammad Diwarsyah, M.Si, dan Kepala SKPA/Biro dan Instansi terkait, saat menggelar Rapat Koordinasi Isu Data Baclog Penghunian, Evaluasi Suplai Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2025 dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Stimulan Swadaya (BSPS) di Wilayah Aceh, di Ruang Potda I Setda Aceh, Banda Aceh, Kamis, (19/6/2025).
Oleh MC PROV ACEH, Jumat, 20 Juni 2025 | 11:19 WIB - Redaktur: Juli - 344
Banda Aceh, InfoPublik – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja ke Aceh, Kamis (19/6/2025), guna membahas percepatan pembangunan rumah layak huni dan penataan kawasan permukiman, termasuk bagi masyarakat miskin dan mantan kombatan.
Pertemuan berlangsung di Ruang Potensi Daerah, Kantor Gubernur Aceh, dan dihadiri jajaran Pemerintah Aceh, antara lain Asisten III Sekda Aceh Muhammad Diwarsyah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aznal Zahri, serta pimpinan SKPA lainnya. Wamen didampingi sejumlah pejabat Kementerian, termasuk Sesditjen Perumahan Perdesaan dan Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan.
Muhammad Diwarsyah menyampaikan bahwa meski pembangunan 140 ribu unit rumah untuk korban tsunami telah selesai dengan dana lebih dari US$ 6,7 miliar, kebutuhan akan rumah layak huni di Aceh masih tinggi. Tahun ini, Pemerintah Aceh hanya mampu membangun 2.000 unit dari target 3.000 unit karena keterbatasan anggaran. "Khusus bagi mantan kombatan, lebih dari 1.500 orang terdata belum memiliki rumah layak huni,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Aceh, Aznal Zahri, mengungkapkan bahwa sejak 2008 hingga 2024, Pemerintah Aceh telah membangun 39.685 unit rumah layak huni di seluruh kabupaten/kota dengan total anggaran lebih dari Rp3,1 triliun. Tahun ini, direncanakan pembangunan 2.000 unit dengan alokasi anggaran Rp204 miliar.
“Sudah 1.470 calon penerima diverifikasi. Data penerima kami publikasikan agar masyarakat ikut mengawasi. Pemerintah Aceh juga mengusulkan dukungan pusat untuk tambahan 100 ribu unit rumah secara bertahap guna menurunkan angka kemiskinan," ujar Aznal.
Menanggapi hal tersebut, Wamen Fahri Hamzah menekankan bahwa rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi juga aset produktif yang menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Ia mengingatkan pentingnya akses tanah untuk rakyat, serta perlunya menjaga kualitas kawasan permukiman pascatsunami agar tidak menjadi kawasan kumuh.
“Aceh punya pengalaman luar biasa dalam pembangunan perumahan. Ini bisa jadi pelajaran nasional. Penataan kota harus dirancang sejak awal,” tegas Fahri.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah pusat menargetkan renovasi 2 juta rumah secara nasional tahun ini, jauh meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya 140 ribu unit. Fahri mendorong pemerintah daerah, termasuk Aceh, untuk menyatakan kesanggupan menyerap anggaran renovasi sebanyak mungkin.
“Kami sedang menyiapkan mekanisme teknis dan keuangan bersama Kemenkeu. Usulan perbaikan kawasan harus datang dari daerah dan disiapkan dengan rencana teknis yang matang,” pungkasnya.
Pemerintah pusat akan mengalokasikan dana sekitar Rp20–22 miliar per kawasan untuk mendukung kawasan yang diusulkan, terutama di daerah pesisir agar berdampak langsung pada perekonomian lokal.