Pemprov Malut Anggarkan Rp58,98 Miliar untuk Perkuat Sektor Perikanan

Sofifi, InfoPublik- Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) terus berkomitmen memperkuat sektor perikanan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp58,98 miliar untuk mendanai berbagai program strategis perikanan pada 2025.

Salah satu program unggulan adalah pembangunan cold storage berkapasitas 20 ton di tiga kabupaten, yakni Halmahera Timur, Kepulauan Sula, dan Halmahera Selatan. Masing-masing lokasi mendapatkan alokasi dana sebesar Rp2,8 miliar. Kehadiran fasilitas penyimpanan dingin ini bertujuan untuk menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan agar tetap segar dan memiliki nilai jual tinggi.

Selain itu, Pemprov juga membangun pabrik es berkapasitas 5 ton di Desa Bajo, Kecamatan Sanana Utara (Kepulauan Sula), dan Desa Dabo, Kecamatan Maba Utara (Halmahera Timur). Kedua proyek ini masing-masing menerima anggaran sebesar Rp 3 miliar.

Tak hanya infrastruktur, perhatian pemerintah juga difokuskan pada penguatan kapasitas armada tangkap nelayan. Sebanyak lebih dari Rp19 miliar dialokasikan untuk pengadaan kapal berkapasitas 1–3 GT yang akan didistribusikan ke kabupaten/kota, di antaranya Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, dan Pulau Morotai.

Program strategis lainnya mencakup pengadaan rumpon laut dalam, pengembangan budidaya rumput laut, serta penyediaan alat tangkap modern yang ditujukan bagi pelaku usaha perikanan skala kecil dan menengah.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menegaskan bahwa pengembangan sektor perikanan harus seimbang antara peningkatan produksi dan keberlanjutan.

“Selain infrastruktur tangkap, kita juga dorong penguatan sektor budidaya, baik air payau maupun air tawar, serta sarana pengolahan hasil laut. Termasuk rehabilitasi fasilitas pengolahan yang ada di Dufa-Dufa dan Wainin,” ujar Sherly Laos saat ditemui di Sofifi, Senin (23/6/2025).

Ia juga menginstruksikan kepada DKP Maluku Utara untuk terus membangun sinergi lintas sektor dan mempercepat pelaksanaan program di lapangan secara efektif.

“Kita ingin hadir nyata bagi nelayan. Bukan sekadar proyek, tapi solusi untuk kehidupan yang lebih baik,” kata Sherly.

Gubernur menekankan pentingnya tata kelola program yang efisien, bersih, dan transparan agar seluruh program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil yang selama ini menjadi tulang punggung sektor kelautan di Maluku Utara.

(MC Tidore)