Digitalisasi Perpajakan Pacu Kinerja, Pemkab Batang Raih Opini WTP 2024

Batang, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Batang mencatat prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Pencapaian itu diumumkan Bupati M. Faiz Kurniawan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang, Senin (23/6/2025), sekaligus menjadi bukti kesuksesan transformasi digital sistem perpajakan daerah.

"Opini WTP ini adalah buah sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan APBD, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban," tegas Bupati Faiz. Pencapaian ini semakin istimewa karena dibarengi peningkatan rasio kemandirian daerah sebesar 4,53 persen sejak 2019, mencapai 18,42 persen di tahun 2024.

Digitalisasi menjadi kunci keberhasilan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sistem Elektronik Pajak Batang Hebat (SILEPBAH) dan Billing Center telah meningkatkan efisiensi pemungutan pajak secara signifikan. "Masyarakat kini bisa mengakses seluruh layanan perpajakan melalui web pajakdaerah.batangkab.go.id, termasuk pembayaran online yang lebih transparan," jelas Bupati.

Inovasi lain yang patut dicatat adalah program "BPKPAD Hadir" yang mengubah paradigma dari wajib pajak datang ke kantor menjadi petugas yang menjemput bola. Hasilnya, monitoring dan evaluasi pajak daerah berjalan lebih efektif, didukung sosialisasi intensif melalui media sosial dan pelatihan aparatur bersama Ditjen Pajak.

Di sektor pengeluaran, efisiensi anggaran terbukti dari penurunan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dari tahun sebelumnya menjadi Rp144,8 miliar di 2024. "Angka ini justru menunjukkan peningkatan efektivitas belanja, karena komponen besar di dalamnya adalah THR dan gaji ke-13 guru ASN yang baru dicairkan di 2025," papar Bupati.

Komitmen Pemkab Batang dalam transparansi keuangan juga tercermin dari respon terhadap berbagai masukan DPRD. Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi alokasi anggaran untuk infrastruktur strategis seperti jalan, irigasi pertanian, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Sementara untuk isu pertambangan, Pemkab telah berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Polres untuk penertiban perizinan galian C.

"Pencapaian WTP bukan akhir perjalanan. Kami akan pertahankan dan tingkatkan terus kinerja keuangan daerah dengan semangat kolaborasi yang sama," pungkas Bupati Faiz menutup rapat yang dihadiri seluruh fraksi DPRD ini. (MC Batang, Jateng/Edo/Jumadi)