Gubernur Kalbar dan PT Pontianak Perkuat Kolaborasi untuk Stabilitas Hukum

Pontianak, InfoPublik – Ruang Kerja Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi saksi sebuah pertemuan penting antara dua pucuk pimpinan daerah, Rabu (25/6/2025). Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menerima kunjungan silaturahmi dari Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak yang baru, Muhammad Sukri, dalam sebuah dialog yang tidak hanya bernuansa keakraban, tetapi juga penuh komitmen untuk membangun sinergi strategis antara eksekutif dan yudikatif di Kalimantan Barat.

Kunjungan itu menandai awal dari sebuah kolaborasi yang diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan hukum dan sosial di daerah. Muhammad Sukri, yang baru saja dilantik, menyampaikan tekadnya untuk membangun komunikasi intensif dengan pemerintah daerah. 

"Pengadilan tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan sinergi dengan Pemprov Kalbar untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Gubernur Ria Norsan menyambut hangat komitmen tersebut. Dalam kesempatan itu, ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan lembaga peradilan merupakan pilar penting dalam menjaga stabilitas daerah. 

"Kami menyadari bahwa banyak isu sosial dan pembangunan membutuhkan pendekatan hukum yang solutif. Dengan kerja sama ini, kami berharap bisa menciptakan kebijakan yang tidak hanya efektif, tetapi juga berkeadilan," jelas Gubernur.

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah perlunya koordinasi dalam menyikapi isu-isu aktual, seperti sengketa lahan, perlindungan hak masyarakat adat, dan penegakan hukum yang berkeadilan. Kedua pihak sepakat untuk membentuk forum komunikasi rutin guna memastikan bahwa setiap kebijakan dan putusan hukum dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah.

"Kami ingin memastikan bahwa tidak ada kebijakan atau program pembangunan yang justru bertabrakan dengan prinsip-prinsip keadilan. Forum ini akan menjadi ruang diskusi untuk meminimalisir potensi konflik dan memastikan semua pihak bekerja dalam koridor yang sama," tambah Gubernur Ria Norsan.

Kolaborasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. "Masyarakat harus melihat bahwa pemerintah dan lembaga peradilan bekerja bersama untuk kepentingan mereka. Ini adalah langkah penting dalam membangun trust dan stabilitas sosial," tegas Muhammad Sukri.

Pertemuan ini diakhiri dengan optimisme tinggi. Kedua pemimpin yakin bahwa sinergi yang terbangun tidak hanya akan memperkuat tata kelola pemerintahan, tetapi juga menjadi contoh baik bagaimana eksekutif dan yudikatif dapat bekerja sama menciptakan Kalimantan Barat yang lebih adil dan stabil.(adpim)