:
Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT, Jumat, 4 Juli 2025 | 19:38 WIB - Redaktur: Untung S - 77
Pontianak, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) dan TNI Angkatan Laut (AL) mempererat kerja sama dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah laut perbatasan.
Hal itu ditegaskan dalam audiensi Gubernur Kalbar, Ria Norsan, dengan Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) XII Pontianak, Laksamana Pertama TNI Hariyo Poernomo, beserta jajaran di ruang kerja Gubernur pada Rabu (2/7/2025).
Pertemuan itu menjadi langkah strategis untuk memperkuat pertahanan maritim di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Gubernur Ria Norsan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan keamanan laut, terutama di kawasan perbatasan yang rawan terhadap pelanggaran kedaulatan dan eksploitasi sumber daya ilegal.
"Kalimantan Barat memiliki garis pantai yang luas dan berbatasan dengan Laut China Selatan. Sinergi antara pemerintah daerah dan TNI AL sangat krusial, tidak hanya untuk pengamanan, tetapi juga dalam pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan," ujarnya.
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah persiapan pelayaran kebangsaan menuju pulau-pulau terluar sebagai bentuk penegasan kedaulatan Indonesia. Selain itu, kedua pihak juga berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan maritim terpadu guna mencegah aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan tanpa izin, penyelundupan, dan pelanggaran batas wilayah.
Laksamana Pertama TNI Hariyo Poernomo menyatakan bahwa TNI AL siap mendukung upaya Pemprov Kalbar dalam menjaga stabilitas keamanan laut. "Kami tidak hanya fokus pada aspek pertahanan, tetapi juga pada pembinaan masyarakat pesisir. Mereka adalah ujung tombak dalam menjaga keamanan dan kelestarian laut," jelasnya.
Program pemberdayaan masyarakat pesisir, seperti pelatihan kewirausahaan berbasis kelautan dan pembentukan kelompok pengawas pantai, menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan ketahanan maritim yang berkelanjutan.
Wilayah perbatasan Kalimantan Barat memiliki nilai strategis baik dari sisi pertahanan maupun ekonomi. Potensi kelautan yang besar, seperti perikanan dan pariwisata bahari, harus dikelola dengan baik agar memberikan manfaat bagi masyarakat setempat tanpa mengorbankan keamanan nasional.
Sinergi antara Pemprov Kalbar dan TNI AL diharapkan dapat menciptakan model pengelolaan maritim yang efektif, menggabungkan aspek keamanan, ekonomi, dan partisipasi masyarakat.
Dalam era globalisasi yang penuh dengan dinamika keamanan kompleks, kerja sama seperti ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa wilayah perbatasan tetap aman, berdaulat, dan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan.
Dengan semangat sinergi Pemprov Kalbar dan TNI AL, upaya ini tidak hanya memperkuat pertahanan maritim tetapi juga membuka peluang baru bagi pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. (adpim-mc.provkalbar)