Pemprov Kalbar Optimistis Capai FOLU Net Sink 2030

Jakarta, InfoPublik – Pemeirntah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) optimistis bisa mencapai target ambisius yang ditetapkan oleh Indonesia untuk mencapai kondisi di mana sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU) menyerap lebih banyak karbon dioksida (CO2) daripada yang dilepaskannya pada 2030, atau lebih dikenal dengan FOLU Net Sink 2030.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), Harisson, secara resmi membuka Diskusi Rencana Implementasi Proyek Aksi Mitigasi dan Adaptasi Berbasis Lahan Melalui Pendekatan Yurisdiksi di Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan itu berlangsung di Hotel Novotel Jakarta, Kamis (3/7/2025), dan menjadi langkah awal penting dalam upaya penguatan strategi perubahan iklim di Kalbar.

Diskusi ini membahas proyek strategis yang bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus meningkatkan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim. Melalui pendekatan yurisdiksi, proyek ini mengintegrasikan pengelolaan hutan dan lahan secara holistik dan berkelanjutan. Proyek tersebut didukung oleh pendanaan dari Green Climate Fund (GCF) senilai EUR 59,48 juta, mencerminkan dukungan global terhadap aksi iklim di Kalbar.

Sekda Harisson menegaskan pentingnya peran seluruh pihak, terutama masyarakat adat, dalam menyukseskan proyek ini. "Kami mohon komitmennya untuk tetap mendukung kami dalam pendampingan masyarakat adat. Kepada komunitas masyarakat adat, kami mohon kerja sama serta dukungan agar proyek ini dapat berjalan dengan baik, sehingga mereka dapat menerima manfaat konkret dari kehadiran proyek ini," ujarnya.

Proyek ini menargetkan pemeliharaan tutupan hutan seluas 7,6 juta hektar serta penurunan emisi karbon sebesar -140 juta ton CO2e pada tahun 2030. Capaian ini diharapkan menjadi kontribusi signifikan Kalimantan Barat dalam mendukung target nasional penanganan krisis iklim.

Kesuksesan proyek ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan internasional, dan komunitas lokal, khususnya masyarakat hukum adat. Kolaborasi lintas sektor inilah yang menjadi kunci dalam membangun ketahanan iklim yang berkelanjutan di Kalimantan Barat.(adpim-mckalbar)