Perkuat Literasi Keuangan, TPAKD Sumenep Libatkan BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasi ke Perangkat Desa

Sumenep, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus memperkuat literasi keuangan masyarakat, khususnya perangkat desa. Salah satunya dengan melibatkan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan sosialisasi terkait progran BPJS Ketenagakerjaan yang terbaru.

Unsur dari BPJS Ketenagakerjaan perwakilan Sumenep, Ardian mengajak, pengelola BUMDes untuk bekerja sama atau melakukan kemitraan dengan BPJS, khususnya dalam kerja sama terkait pendaftaran peserta dan desa menjadi agen perisai BPJS Ketenagakerjaan.

"Bergeraknya kita kerja sama terkait dalam pendaftaran peserta untuk menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, sehingga BUMDes sendiri sebagai perpanjangan informasi program jaminan sosial ketenagakerjaan," jelas Ardian, saat memberikan sosialisasi kepada perangkat Desa Giring Kecamatan Manding, di Balai Desa setempat, Kamis (3/7/2025).

Ardian berharap, kerja sama tersebut bisa disambut positif oleh para pengelola BUMDes, termasuk perangkat desa dalam memberikan kemudahan informasi yang telah mendapatkan sosialisasi terkait kebijakan BPJS Ketenagakerjaan.

Bahkan, pihaknya siap apabila dari Pemerintah Desa (Pemdes) maupun pengelola BUMDes, untuk melakukan diskusi seputar kebijakan BPJS ketenagakerjaan.

"Kami berharap ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjaga apabila terjadi kecelakaan dalam bekerja, dengan mendapatkan dana santunan yang setidaknya meringankan beban biaya pengobatan maupun santunan kematian," jelasnya.

Di samping itu, juga ada program bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan beasiswa bagi putra-putrinya, apabila tidak memiliki kemampuan untuk biaya kuliah tanpa melihat prestasi akademiknya.

Sementara dari BPRS Bhakti Sumekar, Desselina, juga memperkenalkan layanan pinjaman tanpa margin yang disediakan bank milik Pemkab Sumenep ini, yang menyediakan pinjaman hingga Rp5 juta tanpa bunga dan biaya administrasi.

"Masyarakat, terutama pelaku UMKM, bisa mendapatkan pinjaman Rp5 juta dan menerima secara penuh Rp5 juta,” jelasnya.

Sedangkan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, melalui Analis Kebijakan Ahli Muda Silviana Halidah Novtrisia, menyampaikan bahwa peningkatan literasi keuangan menjadi langkah strategis, dalam mendorong inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan.

“Melalui literasi keuangan ini, sangat penting untuk melindungi masyarakat dari pinjol ilegal dan meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan keuangan yang bijak,” tandasnya.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut, Analis Kebijakan Ahli Muda dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep, Mohammad Ramli, yang menyampaikan, bahwa seluruh perangkat desa di Kabupaten Sumenep telah didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga, perlu juga disebarluaskan kepada masyarakat luas yang belum mengetahui secara utuh.

"Tentunya program BPJS Ketenagakerjaan ini, untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada perangkat desa, yang perlu mendapat dukungan dari masyarakat," tambahnya. (Ren/Fer)