Sanksi Tegas dan Pengawasan Ketat, Cara Pemprov Kalbar Jamin Stabilitas Harga BBM

Pontianak, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) memperketat pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mencegah praktik penimbunan dan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Langkah itu diambil sebagai respons antisipatif terhadap potensi kelangkaan BBM Kalbar 2025 dan gejolak harga yang memberatkan masyarakat. Kolaborasi dengan PT Pertamina Patra Niaga, kepolisian, dan perangkat daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pasokan.

Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, menegaskan komitmen pemprov dalam rapat antisipasi kelangkaan BBM. "Tim Pengawas BBM Kalbar akan dibentuk dengan melibatkan aparat penegak hukum, dinas terkait, dan stakeholder. Mereka akan memantau langsung penyaluran BBM, termasuk ketersediaan stok di SPBU," ujarnya di Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (11/7/2025).

Harisson menekankan, sanksi tegas akan diberikan kepada oknum yang terbukti melakukan penimbunan BBM Kalimantan Barat atau menjual di atas HET. "Tidak ada kompromi bagi pelaku yang merugikan masyarakat. Kami akan gunakan instrumen hukum maksimal," tegasnya.

Langkah ini sekaligus menjadi sinyal kuat bagi spekulan yang kerap memanipulasi pasokan, terutama untuk jenis solar subsidi.

Untuk memastikan efektivitas, Tim Pengawas BBM Kalbar akan beroperasi secara rutin di titik rawan, seperti daerah perbatasan dan wilayah dengan akses terbatas. Pemprov juga mengoptimalkan kanal pengaduan masyarakat untuk melaporkan praktik curang.

Harisson menambahkan, sinergi dengan Pemprov Kalbar dan Pertamina akan diperkuat guna memantau rantai distribusi dari hulu ke hilir.

Kebijakan itu diharapkan meminimalisir harga BBM di atas HET Kalbar sekaligus menjamin pasokan terjangkau. "Masyarakat berhak mendapat BBM dengan harga wajar. Pengawasan ketat ini solusi jangka panjang," pungkas Harisson.

Upaya itu juga sejalan dengan program pemerintah pusat dalam stabilisasi harga energi di daerah rawan krisis.

Dengan pendekatan preemtif dan represif, Pemprov Kalbar optimis antisipasi harga BBM Kalbar 2025 bisa dikendalikan. Masyarakat diimbau berperan aktif melaporkan pelanggaran melalui saluran resmi pemda. (adpim-wnd/ica)