Banjarbaru Bangun Gerakan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Banjarbaru, InfoPublik - Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sekedar persoalan individu, tetapi merupakan persoalan sosial yang membutuhkan keterlibatan semua pihak. Kota Banjarbaru menjawab tantangan ini dengan meluncurkan Kampanye Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, sebagai bagian dari program 100 Hari Kerja Wali kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby. di Aula Linggangan Intan, Kantor DPRD Kota Banjarbaru, Rabu (16/07/2025).

Kampanye ini dihadiri 194 peserta dari berbagai latar belakang, terdiri atas siswa-siswi SMP/MTs hingga SMA/MA, organisasi perempuan, serta perwakilan dari PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat). Kehadiran mereka bukan hanya sebagai peserta, tapi sebagai bagian dari gerakan perubahan yang lebih besar.

Erna Lisa sendiri menyampaikan keprihatinan terhadap angka kekerasan yang masih terjadi di Kota Banjarbaru. Hingga Juni 2025, tercatat 34 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 22 kasus terhadap anak. Bentuk kekerasan itu pun beragam mulai dari fisik, psikis, hingga seksual dan terjadi di ruang-ruang yang seharusnya aman, seperti rumah dan sekolah.

“Ini adalah fakta yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah Kota Banjarbaru berkomitmen penuh menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak,”imbuhnya.

Ia juga menegaskan  negara tidak bisa bekerja sendirian. Diperlukan gotong royong dari keluarga, sekolah, komunitas, hingga media dan pelaku usaha untuk mewujudkan budaya zero tolerance terhadap kekerasan.

“Hari ini, melalui kampanye ini, kita berdiri bersama menyuarakan bahwa kekerasan bukan bagian dari budaya kita. Kita dukung para penyintas untuk bangkit, edukasi masyarakat agar lebih peduli dan berani melapor, serta mengajak warga Banjarbaru membangun lingkungan yang inklusif dan penuh kasih,” ungkapnya.

Kampanye ini tak berhenti pada slogan. Melalui rangkaian edukasi bersama narasumber dari Polres Banjarbaru dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, peserta diajak memahami bahwa pencegahan kekerasan bukan hanya tanggung jawab lembaga formal, tapi juga masyarakat secara luas. (Ald/MedCenBJB/Eyv)