Pertama di Indonesia, Mentaos Ditetapkan sebagai Kelurahan Bebas Maladministrasi

Banjarbaru, InfoPublik - Kelurahan Mentaos secara resmi ditetapkan sebagai Kelurahan Bebas Maladministrasi pertama di Indonesia. Penetapan ini menjadi simbol komitmen kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Kegiatan yang digelar di Kelurahan Mentaos pada Rabu (30/07/2025), juga dirangkai dengan Pencanangan Kelurahan Bebas Maladministrasi se-Kota Banjarbaru serta Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Diskopumnaker, Kelurahan Guntung Manggis, Kelurahan Sungai Besar, dan Kelurahan Mentaos.

Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, dalam sambutannya menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari langkah konkret untuk menjadikan Banjarbaru sebagai kota percontohan dalam tata kelola pemerintahan yang unggul.

“Visi kita adalah Banjarbaru EMAS, yakni Elok, Maju, Adil dan Sejahtera. Melalui pencanangan hari ini, saya berharap seluruh aparatur pemerintah memahami prinsip-prinsip pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki komitmen dan konsistensi dalam menjunjung tinggi etika pelayanan,” ujar Lisa.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan pembangunan zona integritas sebagai budaya kerja.

“Mari, kita wujudkan Banjarbaru sebagai kota yang bebas maladministrasi, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,”imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika dalam sambutannya, ia mengapresiasi langkah maju yang dilakukan Pemerintah Kota Banjarbaru.

“Aset terbesar bagi pemerintah adalah sumber daya manusianya. Bila petugas di kelurahan atau puskesmas ramah dan melayani dengan senyum, maka itu sudah menjadi bentuk keberhasilan seorang kepala daerah. Masyarakat pasti akan mengenang ibu wali kota sebagai pemimpin yang sukses,” tutur Yeka.

Masih kata Yeka, ia mengungkapkan Penetapan Kelurahan Mentaos sebagai kelurahan bebas maladministrasi ini menjadi langkah awal yang diharapkan dapat ditiru oleh daerah lain di seluruh Indonesia. Dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan yang humanis, Banjarbaru semakin meneguhkan posisinya sebagai kota yang progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Orz/Ald/MedCEnBJB/Eyv)