RPJMD 2025-2029 Disepakati, Banjarbaru Mantapkan Visi Pembangunan

Banjarbaru, InfoPublik - DPRD dan Pemerintah Kota Banjarbaru menyepakati dua agenda penting dalam Rapat Paripurna yang digelar di Graha Paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Rabu (31/07/2025).

Pertama, disetujui berita acara tentang rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Perubahan ini merupakan penyesuaian terhadap rencana keuangan daerah setelah sebelumnya mendapat pandangan umum dari seluruh fraksi dalam rapat paripurna terdahulu.

Kedua, dilakukan penandatanganan nota kesepakatan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2025–2029. Dokumen ini akan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarbaru selama lima tahun mendatang.

Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, dalam sambutannya menyampaikan bahwa perubahan APBD ini telah melalui proses pembahasan yang dinamis dan penuh tanggung jawab, sebagai bentuk komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk mempercepat pembangunan daerah.

“Berbagai catatan, pertanyaan, serta koreksi dari DPRD selama pembahasan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan struktur APBD, agar lebih akuntabel dan tepat sasaran,” ucapnya.

Terkait RPJMD 2025–2029, Wali Kota menekankan dokumen tersebut tidak hanya menjadi penjabaran visi-misi kepala daerah, tetapi juga menjadi pedoman strategis seluruh perangkat daerah untuk merancang, menjalankan, dan mengevaluasi pembangunan lima tahun ke depan.

“Empat komponen utama visi, misi, tujuan, dan sasaran yang kita sepakati hari ini menjadi pondasi awal dalam penyusunan RPJMD secara lengkap. Ini akan meliputi strategi, arah kebijakan, program prioritas, hingga indikator kinerja utama pembangunan daerah,” jelasnya.

Dengan ditetapkannya perubahan APBD dan disepakatinya rancangan awal RPJMD, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap seluruh perangkat daerah dapat segera menindaklanjuti program-program prioritas secara terukur dan tepat waktu, tanpa mengabaikan kualitas pelaksanaan. (Ald/MedCenBJB/Eyv)