- Oleh MC PROV GORONTALO
- Rabu, 2 Juli 2025 | 17:40 WIB
: Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono bersama Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara Hidayatullah Sjah yang juga Sultan Ternate ke 49, Jumat (1/8/2025)/ Randi Basri .
Oleh MC KOTA TIDORE, Sabtu, 2 Agustus 2025 | 20:05 WIB - Redaktur: Jhon Rico - 393
Ternate, InfoPublik- Isu pertambangan ilegal, peredaran minuman keras (miras), serta rekrutmen anggota Polri menjadi topik utama dalam pertemuan antara Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Maluku Utara (Malut) Hidayatullah Sjah dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara, Irjen Pol Waris Agono, di Ternate, Jumat (1/8/2025).
Pertemuan tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam menyikapi berbagai persoalan strategis yang tengah dihadapi masyarakat Maluku Utara.
Irjen Pol Waris Agono menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah untuk menertibkan aktivitas tambang ilegal. Pendekatan yang dikembangkan saat ini difokuskan pada legalisasi melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dengan Halmahera Selatan sebagai proyek percontohan.
“Kami berupaya menata tambang ilegal agar masuk (legal) melalui mekanisme IPR dan WPR, khususnya di Halmahera Selatan. Nah, ini menjadi solusi jangka panjang yang kami dorong,” ujar Kapolda.
Terkait peredaran miras, Irjen Pol Waris menekankan bahwa pengawasan dan penindakan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan di daerah.
“Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan menekan angka kriminalitas yang hampir semua dipicu karena miras,” kata dia.
Selain itu, diskusi juga menyoroti pentingnya peningkatan kuota penerimaan anggota Polri dari wilayah Maluku Utara.
Kapolda menyambut baik aspirasi tersebut, dan menyatakan kesiapan institusinya untuk terus mendorong partisipasi pemuda dan pemudi daerah dalam seleksi Polri secara profesional dan transparan.
“Saya mengapresiasi dukungan dari anggota DPD RI terhadap program-program kepolisian di daerah,” ujar dia.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara legislatif, kepolisian, dan pemerintah daerah merupakan kunci dalam memperkuat stabilitas keamanan dan mendukung percepatan pembangunan di wilayah Maluku Utara.
“Kolaborasi lintas sektor sangat penting. Dukungan dari DPD RI akan memperkuat langkah-langkah strategis kami dalam menjaga keamanan dan mempercepat pembangunan daerah,” tutup dia.
(MC Tidore)