Presiden Prabowo: Cabut Izin dan Ambil Alih Lahan Korporasi Pembakar Hutan

Pontianak, InfoPublik – Pemerintah pusat mengambil sikap tak kenal kompromi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2025.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanganan Karhutla yang dipimpin langsung secara virtual, Sabtu (2/8/2025), Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras kepada korporasi pelaku pembakaran lahan: pencabutan izin usaha hingga pengambilalihan lahan akan menjadi konsekuensi bagi yang melanggar.

“Negara tidak boleh terus dirugikan. Jika terbukti bersalah, kita cabut izinnya, bahkan ambil alih lahannya. Ini soal kesengajaan melawan hukum,” tegas Presiden dengan nada tegas.

Arahan itu disampaikan di hadapan Menteri Lingkungan Hidup, Kepala BNPB, serta Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan beserta Forkopimda setempat.

Presiden menyinggung praktik korporasi yang kerap menghindar dari tanggung jawab lingkungan namun menikmati keuntungan ekonomi. Ia memerintahkan aparat penegak hukum untuk menyelidiki hingga ke pemegang saham perusahaan terlibat.

Sebanyak 11 perusahaan di Kalbar, Riau, dan Jambi telah disegel sepanjang Mei-Juli 2025 akibat indikasi pembakaran lahan. “Tidak ada lagi toleransi untuk alasan ‘biaya murah’. Ini pembangkangan hukum!” tambahnya.

Untuk memitigasi Karhutla, Presiden memerintahkan penguatan Satgas Darat dan Udara, termasuk peningkatan operasi water bombing dan modifikasi cuaca. Laporan Satgas Nasional menyebut Kalbar sebagai provinsi dengan tingkat kebakaran tertinggi, meski situasi mulai membaik berkat hujan buatan.

Di tengah upaya besar ini, inovasi lokal seperti alat pemadam berbahan tapioka dari Kalbar mendapat apresiasi sebagai solusi ramah lingkungan untuk lahan gambut.

Kolaborasi Lintas Batas

Prabowo juga menekankan pentingnya kerja sama regional dengan Malaysia dan Singapura untuk mengantisipasi dampak lintas batas. “Ini bukan hanya tanggung jawab nasional, tapi komitmen kita kepada dunia,” ujarnya.

BMKG memprediksi puncak musim kemarau masih berlangsung dengan angin kencang, memperparah risiko kebakaran di lahan gambut Kalbar dan Sumsel.

Rakornas intumenutup dengan rekomendasi krusial: peningkatan status darurat di wilayah rawan, penguatan sistem pemantauan digital, dan prioritas mutlak pada keselamatan warga. “Karhutla adalah ancaman nasional. Kita butuh keberanian dan keseriusan kolektif,” pungkas Presiden.

Dengan kombinasi penegakan hukum besi, teknologi, dan gotong royong, pemerintah bertekad memutus mata rantai Karhutla yang selama ini merugikan lingkungan, kesehatan, dan ekonomi bangsa. (rfa/ica)