Keterlambatan BOSDA di Haltim Disebabkan Kendala Administrasi

Haltim, InfoPublik- Sejumlah sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, mengeluhkan keterlambatan pencairan dana BOSDA semester I tahun anggaran 2025. Dana yang semestinya sudah diterima paling lambat Juni 2025, hingga kini belum juga disalurkan.

Koordinator BOSDA Halmahera Timur, Anam menyataan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh kendala administrasi yang belum sepenuhnya dilengkapi oleh instansi teknis terkait.

“Anggaran BOSDA untuk semester I sudah diajukan permintaan ke BPKAD, hanya saja masih ada kekurangan administrasi harus lengkapi dan alhamdulillah sudah dilakukan perbaikan,” ujar Anam saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/8/2025).

Menurut dia, proses pencairan sempat mengalami hambatan karena adanya koreksi administratif yang harus dilakukan secara berulang oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kepada Dinas Pendidikan, baik dalam hal permintaan maupun laporan pertanggungjawaban.

“Kendalanya itu adanya koreksi tetapi tidak sekaligus, jadi kita buat perbaikan berulang-ulang. Untuk sementara kendalanya seperti itu,” kata dia.

Untuk 2025, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mengalokasikan anggaran BOSDA sebesar Rp12 miliar. Dana ini diperuntukkan bagi operasional sekolah mulai dari jenjang Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat, dan dicairkan dua kali dalam satu tahun.

“Sedangkan mekanisme untuk penyaluran dari rekening Kasda langsung ke masing-masing rekening penerima,” terang Anam.

Besaran dana yang diterima oleh masing-masing sekolah disesuaikan dengan jumlah siswa. Namun, menurut Anam, terdapat kebijakan khusus bagi sekolah yang jumlah siswanya minim.

“Tetapi ada penerima BOSDA yang siswanya tidak sampai 60 orang, namun jumlah siswanya dibulatkan sesuai dengan standar pembayaran,” jelas dia.

Pemerintah daerah berharap proses pencairan dapat segera dilakukan setelah seluruh dokumen administrasi yang diminta terpenuhi, agar operasional pendidikan di Halmahera Timur tidak terganggu.

(MC Tidore)