Komisi D DPRD Jatim Dorong Langkah Konkret Pengelolaan Sampah Terintegrasi

Surabaya, InfoPublik – Komisi D DPRD Jawa Timur mengimbau Pemerintah Provinsi untuk segera menerapkan aturan pendukung, seperti Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah terkait pengelolaan sampah. Langkah ini dianggap penting menyusul kondisi sampah di Jawa Timur yang dinilai sudah cukup mengkhawatirkan.

“Penerapan regulasi ini sangat krusial agar sistem pengelolaan sampah dapat saling terhubung antarwilayah, terutama di kawasan aglomerasi seperti Surabaya Raya, Malang Raya, Mataraman, dan Tapal Kuda,”kata anggota Komisi D, Agus Black Hoe, Rabu (6/8/2025).

Menurutnya, Jawa Timur setiap hari menghasilkan sekitar 31.000–33.000 ton sampah. Namun hingga kini belum terlihat adanya kebijakan terobosan dari Pemprov yang benar-benar inovatif. Ia menilai metode pengelolaan yang masih mengandalkan open dumping dan sanitary landfill sudah tidak lagi relevan dalam jangka panjang.

Seiring meningkatnya jumlah penduduk dan urbanisasi, kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di berbagai daerah semakin tertekan. Sebagai contoh, kota Surabaya menyumbang hingga 1.600 ton sampah setiap hari, sementara TPA di wilayah metropolitan seperti Gresik dan Sidoarjo sudah mendekati kapasitas maksimum.

“Daerah-daerah lain pun mulai menunjukkan tren serupa, terutama Mataraman dan Tapal Kuda, karena terus berkembangnya wilayah permukiman,”imbuh Agus.

Ia juga menyampaikan keprihatinan atas lambannya pengembangan teknologi pengolahan seperti Refuse Derived Fuel (RDF) dan Waste to Energy (WtE), yang masih terbatas pada diskusi saja. Menurut Agus, model pembiayaan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) perlu segera difasilitasi agar pembangunan PLTSa dapat berjalan optimal di daerah padat penduduk.

Di sisi lain, kapasitas TPA yang terbatas di sejumlah kabupaten/kota menjadi tantangan tersendiri. Agus mendorong Pemprov untuk turut serta dalam penambahan titik TPA, khususnya di wilayah Ngawi dan Ponorogo yang saat ini sangat membutuhkan peningkatan infrastruktur tersebut.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti perlunya edukasi dan dukungan terhadap pemilahan sampah dari sumbernya. Baginya, solusi berkelanjutan dapat diraih melalui penguatan bank sampah, insentif bagi masyarakat, serta pengadaan insinerator skala kecil di tingkat desa atau kelurahan.

“Pendekatannya harus menyeluruh—mulai dari rumah tangga hingga pemerintah daerah. Jika diberikan insentif, saya yakin masyarakat akan lebih aktif memilah sampah. Ini soal membangun kesadaran bersama,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan sampah bukan hanya isu lingkungan, tetapi berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat, pembangunan ekonomi sirkular, dan masa depan peradaban di daerah.

Dirinya menambahkan, regulasi seperti Pergub 93/2023 sudah mengatur tentang pemberian kompensasi bagi warga terdampak kegiatan pengelolaan sampah. “Kalau aturannya sudah jelas, tinggal bagaimana kita konsisten menjalankannya. Kami berharap Pemprov menunjukkan komitmen penuh untuk menangani persoalan ini dengan serius,”tambahnya. (MC Jatim/ida-pca/eyv)