- Oleh MC KOTA BANDA ACEH
- Jumat, 29 Agustus 2025 | 16:15 WIB
:
Oleh MC KOTA BANDA ACEH, Senin, 11 Agustus 2025 | 11:08 WIB - Redaktur: Juli - 113
Banda Aceh, InfoPublik - Pemko Banda Aceh kembali meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Peringkat Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional/BKKBN RI Ratu Isyana Bagoes Oka kepada Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin pada Malam Penganugerahan KLA 2025 di Auditorium HM Rasjidi, Kementerian Agama RI, Jakarta, Jumat (8/8/2025).
Menurut Wali Kota Banda Aceh, Illiza, prestasi ini menjadi bukti konkret komitmen Pemko Banda Aceh dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak.
Illiza pun menyatakan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi terutama dari sisi kelembagaan dan menambah jumlah desa ramah anak di Banda Aceh. Melalui penyiapan sarana dan prasarana, secara keorganisasian, kolaborasi, dan juga CSR bagi kepentingan/kegiatan anak, seperti ruang terbuka hijau untuk tempat bermain anak dan berkumpulnya keluarga.
Pihaknya juga bertekad mewujudkan sekolah ramah anak di semua wilayah Banda Aceh. "Bagaimana kita bisa menurunkan angka bullying yang hari ini masih sangat meresahkan kita semua, tanpa menutup pintu ruang kreativitas anak," ujarnya.
Selain itu, di bidang kesehatan, Pemko Banda Aceh telah meluncurkan program Dokter Saweu Sikula. "Di mana kita datangkan dokter anak untuk memeriksa kesehatan anak secara rutin, mulai tingkat PAUD, SD, hingga SMP di yang ada di Banda Aceh," ujar Illiza.
Sebagai informasi, Kementerian PPPA menganugerahkan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak 2025 kepada 355 kabupaten/kota. Proses penilaian kabupaten/kota layak anak 2025 ini memakan waktu hampir satu tahun setengah dengan melibatkan berbagai kementerian/lembaga.
“Penghargaan Kabupaten Layak Anak ini mengacu kepada UU Perlindungan Anak untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak atau IDOLA pada tahun 2030. Pada 2025, kami melakukan proses penilaian yang cukup panjang dari Januari sampai dengan Juni 2024,” kata Menteri PPPA Arifah Fauzi.