- Oleh MC KAB PULANG PISAU
- Sabtu, 30 Agustus 2025 | 23:15 WIB
: Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting dan Bangga Kencana di Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (12/8/2025) menyampaikan penanggulangan stunting menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Kalteng. - Foto: Mc.Kalteng
Oleh MC PROV KALIMANTAN TENGAH, Selasa, 12 Agustus 2025 | 14:37 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 115
Palangka Raya, InfoPublik – Dalam upaya memperkuat komitmen menurunkan angka stunting di Kalteng sekaligus mewujudkan keluarga berkualitas, sehat, dan sejahtera, Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo menyampaikan penanggulangan stunting menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Kalteng.
Demikian pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting dan Bangga Kencana. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (12/8/2025).
Stunting, menurutnya, merupakan ancaman serius bagi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di masa depan.“Stunting bukan sekadar permasalahan fisik, tetapi berdampak pada seluruh aspek kehidupan anak, mulai dari kesehatan, kecerdasan, hingga produktivitas,” ujarnya saat membuka rapat.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub mengapresiasi para Bupati/Wali kota, Ketua TP PKK, unsur TPPS Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta seluruh pihak terkait yang telah bekerja keras, sehingga angka stunting di Kalteng terus mengalami penurunan setiap tahunnya.
“Berdasarkan hasil SSGI, angka stunting Kalimantan Tengah pada tahun 2024 sebesar 22,1 persen, turun dari 23,5 persen pada tahun 2023. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Kita harus terus bekerja lebih keras dan kompak agar target penurunan angka stunting 2025 menjadi 20,6 persen dapat tercapai,” imbuhnya.
Wagub juga berpesan agar seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam struktur TPPS dapat bersinergi dan proaktif melaksanakan program maupun kegiatan yang mendukung percepatan penurunan stunting.
“Pemerintah Kabupaten/Kota dan TPPS se-Kalimantan Tengah agar memanfaatkan secara optimal Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK BOKB),”imbuhnya.
Ia juga menekankan Rakor ini bukan sekadar bentuk komitmen formal, tetapi harus diikuti dengan langkah nyata di lapangan.
“Kita tidak boleh setengah-setengah dalam menangani stunting, karena ini menyangkut masa depan anak-anak dan bangsa kita,”imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Kalteng Sunarto menyampaikan evaluasi program di Kalteng menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan keluarga yang terencana dan sejahtera.
“Sejumlah indikator nasional seperti Total Fertility Rate (TFR), prevalensi kontrasepsi modern, angka kelahiran remaja, Indeks Pembangunan Keluarga, serta Median Usia Kawin Pertama perempuan, seluruhnya telah melampaui target,” ungkapnya.
Ia menambahkan penggunaan kontrasepsi modern oleh Pasangan Usia Subur (PUS) terus meningkat berkat peran aktif Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan kader KB di desa. Namun, persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih berada pada angka 11,1 persen, lebih tinggi dari target 7,4 persen.
“Saat ini tengah berlangsung Pemutakhiran Pendataan Keluarga yang dilaksanakan pada 22 Juli–21 Agustus 2025 dengan capaian sementara 13,80 persen. Tujuh daerah, termasuk Kota Palangka Raya, juga terpilih menjadi lokus survei Modul Kesulitan Fungsional pada Anak (CFM) yang akan dilaksanakan pada September 2025,” pungkasnya.
Rakor tersebut turut dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), penyerahan Surat Keputusan (SK) Genting secara simbolis, serta penyerahan Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) bagi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) se-Kalteng.
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua TP PKK Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung, para Bupati/Wali kota se-Kalteng, serta Kepala Perangkat Daerah terkait. (Rkh/Foto:Asp/Eyv)