Perkuat Sinergi Informasi, Kemkomdigi RI Gelar Konsultasi Publik NSPK Relasi Media Wilayah Tengah

Surabaya, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan DigitalRI bersama Pemerintah Daerah menyelenggarakan Konsultasi Publik Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Relasi Media Wilayah Tengah. Kegiatan ini menjadi wadah diskusi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi media untuk menyelaraskan strategi komunikasi publik sekaligus memperkuat hubungan pemerintah dengan media massa.

Acara yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (21/8/2025) tersebut diikuti perwakilan dari berbagai provinsi di wilayah tengah Indonesia, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, hingga Kalimantan bagian tengah. Tujuan utamanya adalah membuka ruang partisipasi publik serta menjaring masukan dalam penyusunan NSPK Relasi Media, agar kebijakan yang dihasilkan lebih aplikatif dan sesuai kebutuhan daerah.

NSPK Relasi Media dirancang sebagai rujukan bagi pemerintah dalam memahami asas dan dasar implementasi pemanfaatan media berbayar serta pengelolaan hubungan dengan media. Selain itu, NSPK ini juga menjadi dasar perencanaan dan penganggaran fungsi kehumasan pemerintah daerah, khususnya dalam kemitraan dengan media massa. Dengan demikian, pedoman tersebut diharapkan dapat mendorong hubungan yang profesional, transparan, dan akuntabel antara pemerintah dan media.

Elvira Inda Sari dari Kementerian Komdigi menjelaskan, Permenkominfo No. 4 Tahun 2024 telah mengatur tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren di Bidang Komunikasi dan Informatika, termasuk kegiatan diseminasi informasi. “Dalam peraturan kementerian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi bapak/ibu untuk menyusun Peraturan Gubernur maupun peraturan daerah terkait relasi media,” ujarnya.

Selain pemaparan materi, kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi kelompok. Peserta menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi media di daerah, mulai dari keterbatasan akses informasi, dinamika digitalisasi, hingga rendahnya literasi digital di masyarakat. Beberapa usulan yang muncul antara lain penguatan kapasitas jurnalis lokal, peningkatan keterbukaan informasi publik, serta perlunya standar etika komunikasi yang adaptif di era digital.

Ketua Tim Kemitraan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Jatim, Eko Setiawan, menambahkan bahwa perlu ada penjelasan lebih rinci terkait definisi media. Menurutnya, media saat ini tidak hanya mencakup media arus utama, tetapi juga media sosial, influencer, dan platform sejenis. “Dewan Pers memang menjadi syarat mutlak, tetapi kami perlu tahu lebih detail tentang definisi media, termasuk media sosial dan lainnya,” ungkapnya.

Hasil konsultasi publik ini akan dirangkum dan dijadikan bahan penyempurnaan draft NSPK sebelum ditetapkan secara resmi oleh Kemkomdigi RI. Dengan adanya pedoman tersebut, diharapkan relasi pemerintah dan media di wilayah tengah dapat terbangun lebih harmonis, profesional, serta mendukung penyampaian informasi yang sehat dan inklusif kepada masyarakat. (?C Prov Jatim /hjr-byu/ran/ask)