Pemkot Tidore Jaga Inflasi Daerah dan Wujudkan Hunian Layak

Tidore, InfoPublik- Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus melakukan langkah strategis agar inflasi daerah tetap terkendali, di tengah tren kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di berbagai daerah di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Taher Husain, usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) inflasi daerah secara virtual dari ruang rapat Sekda Tidore, Senin (25/8/2025).

Ia menegaskan bahwa di tengah efisiensi anggaran oleh Pemerintah Pusat, Pemkot Tidore tetap berkomitmen menjaga stabilitas inflasi. Salah satu upaya yang ditempuh adalah membuka akses distribusi langsung dari Kota Tidore ke Kota Manado untuk memasok sejumlah komoditas.

“Saat ini Pemerintah akan terus melakukan kerja sama dengan daerah lain untuk menyuplai bahan pokok, sehingga kita bisa mengendalikan inflasi di Kota Tidore. Pada rakor kali ini, Tidore juga termasuk kota yang telah merealisasikan 1–3 upaya konkret dalam mengatasi inflasi daerah,” kata Taher.

Ia menjelaskan, IPH Kota Tidore pada minggu keempat Agustus 2025 menunjukkan tren penurunan, khususnya pada komoditas cabai rawit dan cabai keriting.

“Cabai keriting yang sebelumnya Rp50.000 per kilogram turun menjadi Rp44.000 per kilogram, sementara cabai rawit dari Rp80.000 menjadi Rp66.000 per kilogram. Komoditas lainnya masih berada pada harga yang stabil,” ujar dia.

Selain pengendalian inflasi, Taher juga menyampaikan bahwa Pemkot Tidore berupaya merealisasikan program pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Untuk program tiga juta rumah, Kota Tidore telah menyiapkan anggaran pembangunan rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini bukan renovasi, tetapi pembangunan baru yang membutuhkan anggaran besar. Saat ini Pemkot baru merealisasikan tiga unit rumah, dan pendataan terus dilakukan agar bantuan tepat sasaran,” jelas dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dalam arahannya meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menekan harga kebutuhan pokok, termasuk dengan menggelar operasi pasar serta memperluas program stabilisasi pasokan hingga ke tingkat desa.

“Inflasi tidak bisa dibiarkan mengganggu daya beli masyarakat. Pemerintah daerah harus aktif memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok, menjaga distribusi, dan mengkomunikasikan perkembangan harga dengan baik. Demikian pula program tiga juta rumah ini bukan hanya target angka, tetapi wujud hadirnya negara menjamin hak dasar masyarakat untuk mendapatkan hunian layak,” tegas Tomsi Tohir.

Rakor inflasi yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program tiga juta rumah ini diikuti oleh kementerian/lembaga, seluruh kepala daerah, serta Tim Teknis Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Indonesia.

Langkah yang ditempuh Pemkot Tidore ini menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan terjaganya inflasi serta terealisasinya program perumahan rakyat, pemerintah tidak hanya hadir sebagai pengendali harga, tetapi juga sebagai penjamin hak dasar warga dalam memperoleh hunian layak dan kehidupan yang lebih sejahtera.

uyun/MC Tidore