Pemerintah Kota Malang Gelar Kick Off Reviu Arsitektur dan Penilaian SPBE 2025

Surabaya, InfoPublik – Pemerintah Kota Malang resmi memulai pelaksanaan Kick Off Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) serta Penilaian SPBE Perangkat Daerah.

Kegiatan ini digelar di Command Center Dinas Kominfo Kota Malang, Senin (25/8/2025), dan menjadi bagian dari rangkaian Malang Digital Forum 2025 yang bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan digital serta meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi.

Acara tersebut dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Malang, Diah Ayu Kusuma Dewi yang hadir mewakili Sekda Kota Malang. Turut hadir secara virtual Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintahan Kementerian PANRB dan Ketua Tim SPBE Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, serta jajaran kepala perangkat daerah dan tim koordinasi penyelenggara SPBE Kota Malang, baik secara luring maupun daring.

Dalam sambutannya, Diah menekankan pentingnya transformasi digital sebagai langkah adaptasi terhadap perkembangan zaman. “Digitalisasi pemerintahan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan demi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik.” ujarnya.

Ia menambahkan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Kota Malang terus berbenah dalam empat domain utama, yakni kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan. Kota Malang sendiri mencatat capaian signifikan dalam implementasi SPBE.

Berdasarkan laporan Dinas Kominfo, indeks SPBE Kota Malang meningkat dari 2,60 dengan kategori Baik pada 2023 menjadi 4,24 dengan kategori Memuaskan pada 2024. “Capaian ini bahkan melampaui target dalam rencana pembangunan daerah dan menjadi modal kuat menuju indeks pemerintahan digital yang mulai diterapkan secara nasional pada 2026.” jelas Diah.

Selain melaksanakan reviu arsitektur dan peta rencana SPBE, Pemkot Malang juga mengumumkan pelaksanaan penilaian SPBE perangkat daerah yang berlangsung mulai Agustus hingga September 2025. Penilaian ini mencakup seluruh perangkat daerah, kecamatan, dan bagian di lingkungan Pemkot Malang. Hasil evaluasi akan diumumkan dalam ajang Malang Digital Festival sebagai bentuk apresiasi kepada perangkat daerah dengan kinerja terbaik dalam penerapan digitalisasi.

Dalam arahannya, Diah juga mengingatkan adanya tantangan besar dalam transformasi digital. “Penguatan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) dan budaya digital di lingkungan pemerintahan, optimalisasi pemanfaatan data berkualitas, serta penyediaan infrastruktur yang memadai harus menjadi perhatian utama.”jelasnya.

Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah daerah, kementerian, pemerintah provinsi, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci membangun ekosistem digital yang kokoh dan berkelanjutan. Mengakhiri sambutannya, Diah mengajak seluruh perangkat daerah untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan digital yang handal.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, menilai momentum ini sangat strategis karena beriringan dengan Rakornis Road to Pemerintahan Digital. “Melalui SPBE, Pemkot Malang berupaya memperkuat dukungan terhadap program nasional. Salah satunya komitmen pemerintah daerah dalam intervensi dan penyediaan sarana prasarana jaringan di ruang publik, seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.”imbuhnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Kemenpan RB bertajuk Transformasi Digital Pemerintah untuk Transformasi Melayani Negeri serta paparan dari Dinas Kominfo Jatim mengenai Kolaborasi dan Keselarasan Digitalisasi Pemerintahan di Jawa Timur Menyongsong Era Pemerintahan Digital. (MC Prov Jatim /byu-hjr/eyv)