Kalbar Raih Capaian Tertinggi Nasional, Pemprov Perkuat Perhutanan Sosial Lewat Kerja Sama Multipihak

Pontianak, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menandatangani kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama dengan Universitas OSO, Perkumpulan Lembaga Teraju Indonesia, dan PT Forest Wise Wild Keepers sebagai mitra pembangunan. Penandatanganan berlangsung di Ruang Ruai Telabang, Kantor Gubernur Kalbar, Senin (25/8/2025).

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur Kalbar H. Ria Norsan bersama pimpinan tiga mitra pembangunan tersebut, serta disaksikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Kalbar, H. Adi Yani. Acara ini ditutup dengan pertukaran cenderamata.

Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menegaskan komitmen Pemprov Kalbar dalam mendorong program Perhutanan Sosial sebagai strategi pengentasan kemiskinan dan penanganan konflik tenurial.

“Terbukti hingga Juli 2025, capaian akses kelola perhutanan sosial Provinsi Kalimantan Barat merupakan yang tertinggi secara nasional dengan luasan mencapai 778 ribu hektare melalui 281 unit akses kelola,” ungkapnya.

Norsan juga menjelaskan, Pemprov Kalbar telah membentuk Pokja Percepatan Perhutanan Sosial yang melibatkan multipihak, mulai dari pemerintah, NGO, dunia usaha, hingga kelompok masyarakat pegiat lingkungan.

Melalui kerja sama ini, Pemprov Kalbar berharap dapat memperkuat pendampingan masyarakat desa hutan dalam pengelolaan kelembagaan, usaha, serta pemasaran produk unggulan hasil hutan seperti tengkawang, madu hutan, kratom, dan kopi liberika agroforestry.

“Kami percaya dengan kolaborasi bersama mitra pembangunan, target peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat tercapai dan visi Kalimantan Barat yang adil, sejahtera, dan berwawasan lingkungan bisa diwujudkan,” tambah Norsan.

Sementara itu, Kadis LHK Kalbar Adi Yani menyebut hingga kini sudah ada lebih dari 14 mitra pembangunan yang mendukung program lingkungan hidup dan kehutanan di Kalbar. Dukungan tersebut mencakup pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, perlindungan keanekaragaman hayati, patroli karhutla, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan magang.

“Lebih dari 57 persen desa di Kalimantan Barat berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Karena itu, keberadaan mitra pembangunan menjadi sangat penting dalam mendukung pencapaian target perhutanan sosial dan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Dengan capaian tertinggi nasional dan dukungan kolaborasi multipihak, Kalimantan Barat semakin memperkokoh posisinya sebagai daerah terdepan dalam implementasi Perhutanan Sosial di Indonesia.

(rfa/irm)