- Oleh MC KOTA TIDORE
- Kamis, 28 Agustus 2025 | 16:02 WIB
: Pemda Kota Tidore Kepulauan menggelar rapat bersama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) Universitas Indonesia (UI) dan Ditjen Bina Keuangan Kemendagri, secara zoom meeting, Selasa (26/8/2025)/ Algifari Marsaoly/Prokompim Tidore.
Oleh MC KOTA TIDORE, Rabu, 27 Agustus 2025 | 18:55 WIB - Redaktur: Jhon Rico - 51
Tidore, InfoPublik- Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menggelar rapat bersama Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) Universitas Indonesia serta Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri melalui zoom meeting, Selasa (26/8/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang kerja Wali Kota Tidore tersebut membahas persiapan pelaksanaan pendampingan teknis penilaian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada puskesmas di Kota Tidore.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Tidore, Gemala Thamrin, menyampaikan bahwa pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Wali Kota Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman merencanakan dua puskesmas untuk segera dilakukan penilaian BLUD.
“Kota Tidore Kepulauan memiliki 10 puskesmas, namun terdapat dua puskesmas yang sudah siap untuk menjadi BLUD, di antaranya Puskesmas Galala Kecamatan Oba Utara dan Puskesmas Tomalou Kecamatan Tidore Selatan. Insyaallah ke depan kita berupaya agar semua puskesmas di Kota Tidore menjadi BLUD,” kata Gemala.
Sementara itu, Perwakilan LPPSP UI, Fadly, menyatakan bahwa pada 2024 Kota Tidore telah masuk dalam project percepatan BLUD Kementerian Kesehatan.
Oleh karena itu, jelas dia, pembaruan dokumen menjadi keharusan agar proses penilaian dapat berjalan sesuai target.
“Saya harap dalam satu bulan ke depan, Pemerintah Kota Tidore dalam hal ini Dinas Kesehatan dapat meng-upgrade dokumen-dokumennya. Sehingga pada Januari 2026, BLUD dua puskesmas ini sudah mulai jalan, karena BLUD ini harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah,” ujar Fadly.
Subdit BLUD Kemendagri, Said Iskandar, menjelaskan tujuan pembentukan BLUD adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang maksimal, didukung dengan anggaran optimal.
Menurut dia, BLUD menjadi instrumen penting karena memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan meski status hukumnya tetap melekat pada pemerintah daerah.
“Sehingga dalam pelayanan dengan menerapkan BLUD dapat meningkatkan pencapaian target keberhasilan yang berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan apabila dikelola dengan baik,” kata Said.
Ia juga menegaskan kesiapan pemerintah pusat untuk mendukung implementasi BLUD di Tidore.
"Semoga penerapan BLUD di dua puskesmas Kota Tidore ini dapat berjalan aman, lancar, dan sukses. Jika dibutuhkan pendampingan atau bantuan dalam penilaian BLUD, kami siap membantu Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam penerapannya di Puskesmas Galala dan Puskesmas Tomalou,” tambah Said.
(uyun/MC Tidore)